Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengritik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Guntur Romli, pernyataan tersebut justru membebankan tanggung jawab negara kepada masyarakat yang menjadi korban pencemaran udara.
“Sebanyak 63.711 di antaranya adalah balita. Anak-anak kecil yang paru-parunya belum kuat, dipaksa menghirup racun setiap hari,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (19/10/2026).
Guntur Romli menyoroti data Kementerian Kesehatan yang mencatat 283.270 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap karhutla per 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 orang merupakan balita yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara.
Dia mengingatkan asap karhutla bukanlah ancaman yang muncul secara tiba-tiba dari luar negeri, melainkan dampak kebakaran yang berkaitan dengan aktivitas manusia serta lemahnya pengawasan.
“Asap kebakaran hutan, bukan virus yang datang tiba-tiba dari seberang Benua”.
Guntur Romli menilai persoalan karhutla tidak bisa disikapi hanya dengan meminta masyarakat menyesuaikan diri terhadap kabut asap. Menurut dia, pemerintah harus mengevaluasi penyebab kebakaran, termasuk praktik pembakaran lahan, pemberian izin, dan pengawasan yang dinilai belum berjalan optimal.
“Ada pelakunya dan pihak yang lalai. Pihak yang lalai itu adalah negara. Menkes bukan pengamat. Dia bagian dari pemerintah yang wajib melindungi rakyatnya dari asap,” ujarnya.
Dia juga menilai imbauan agar warga beradaptasi dengan kabut asap sama saja dengan memindahkan beban kegagalan pemerintah kepada masyarakat, terutama keluarga yang harus menghadapi dampak kesehatan akibat pencemaran udara.
“Menkes memindahkan beban negara yang gagal ke ibu-ibu yang setiap malam mendengar anaknya batuk tanpa henti,” tuturnya.
Menurut Guntur Romli, Kementerian Kesehatan semestinya mengambil langkah nyata untuk melindungi warga terdampak karhutla. Langkah tersebut, antara lain, memastikan ketersediaan posko kesehatan yang memadai, pembagian masker yang layak secara gratis, serta penyediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan di puskesmas.
Dia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan imbauan kepada masyarakat, tetapi harus hadir memberikan perlindungan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan korban.
“Tugas Menkes bukan merangkai diksi yang menenangkan Istana. Rakyat butuh negara yang hadir. Menkes yang kehilangan empati ke korban, tidak layak mengurusi kesehatan rakyat,” ucapnya.
