Jakarta, Gesuri.id – Kader PDI Perjuangan, Sohibul Kafi, melayangkan penolakan keras terhadap wacana penggantian BPJS Kesehatan dengan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah menjadi sorotan hangat di media sosial sejak Senin (26/10).
"BPJS adalah warisan kebijakan Presiden Megawati yang sangat berpihak pada wong cilik, lahir dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004. Jangan sekali-kali diotak-atik demi program yang belum jelas hasilnya," tegas Kafi dalam keterangannya, Rabu (28/10).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Meski mencatat bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhaimin Iskandar telah membantah adanya rencana penghapusan BPJS Kesehatan, Kafi menilai klarifikasi lisan tersebut belum memadai.
Pemerintah dituntut memberikan jaminan tertulis agar hak atas layanan kesehatan masyarakat tidak dikorbankan.
Kekhawatiran publik, lanjut Kafi, beralasan mengingat rekam jejak KDMP dinilai belum optimal. Ia bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyebut program tersebut berpotensi membebani sektor lain.
"Kekhawatiran publik itu wajar. KDMP ini kondisinya 'hidup segan mati tak mau', lalu malah jadi 'vampir' yang mengisap program lain. Dana Desa sudah disedot, gaji ASN ikut diwacanakan, distribusi barang subsidi juga diarahkan ke sana. Sekarang jangan sampai BPJS yang jadi korban berikutnya," ujarnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menutup pernyataannya, Sohibul Kafi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap KDMP sebelum memperluas cakupannya.
"Jika ingin memperkuat layanan kesehatan di tingkat desa, fokuslah memperbanyak dan memperkuat Puskesmas. Jangan membongkar sistem yang sudah terbukti melindungi hampir seluruh rakyat," pungkasnya.
