Rembang, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti masih banyaknya kesalahpahaman komunikasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah masyarakat.
Guna meminimalisasi masalah tersebut, Edy mendorong kader PDI Perjuangan di Kabupaten Rembang untuk turun tangan menjadi jembatan informasi yang mengedukasi warga.
Menurut Edy, karut-marut persoalan JKN di lapangan sering kali bukan dipicu oleh regulasi atau kebijakan yang rumit, melainkan akibat minimnya literasi dan terjadinya miskomunikasi. Masih banyak warga yang belum memahami secara utuh hak, kewajiban, maupun prosedur pelayanan dalam program jaminan kesehatan tersebut.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
"BPJS memerlukan dukungan komunitas, masyarakat, dan tokoh-tokoh yang bisa memberikan edukasi kepada keluarganya untuk menjawab pertanyaan tentang JKN. Maka, kami mengajak kader-kader PDI Perjuangan di Rembang untuk memahami tentang BPJS," ujar Edy saat menghadiri pertemuan bersama ratusan kader PDI Perjuangan dan BPJS Kesehatan Cabang Pati di Hotel Pollos Rembang, Minggu (31/5).
Edy menegaskan bahwa upaya pembekalan terhadap kader ini tidak akan berhenti pada sosialisasi searah. Ke depan, pihaknya telah merancang pelatihan advokasi khusus terkait BPJS Kesehatan.
Melalui pelatihan tersebut, para kader diharapkan memiliki kemampuan teknis untuk mendampingi warga yang mengalami kendala, birokrasi yang membingungkan, atau kesulitan saat mengakses layanan kesehatan.
Dengan pemahaman regulasi yang matang, kader dapat menerjemahkan aturan JKN yang kaku menjadi penjelasan yang jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam.
Langkah progresif Edy Wuryanto ini disambut baik oleh pihak BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, menilai keterlibatan kader partai politik merupakan strategi efektif untuk memangkas jurang pemisah (gap) informasi yang selama ini terjadi di lapangan.
Baca: Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana Bukan Janji Doang
"Kegiatan ini dapat mengurangi gap informasi antara regulasi dengan pemahaman masyarakat. Ini penting, harapannya tentu kegiatan ini akan terus ditingkatkan, supaya masyarakat makin paham dengan JKN," ungkap Nuzuludin.
Nuzuludin mengakui bahwa kendala komunikasi—baik urusan kepesertaan, hak dan kewajiban, hingga alur pelayanan medis—masih menjadi tantangan besar. Melalui kolaborasi ini, BPJS Kesehatan berharap kader PDIP Rembang mampu menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Program JKN secara optimal tanpa terjebak disinformasi.
