Surabaya, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengoptimalkan program Millenium Job Centre (MJC) agar benar-benar menjangkau kelompok yang paling terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pemuda di pedesaan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai MJC belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental. Padahal, program ini dirancang untuk menjadi platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda.
“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegas Renny, Sabtu (20/9/2025).
Dia mengungkapkan, berdasarkan data BPS Jawa Timur per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang. Meski angka ini menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
“Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Menurutnya, jangkauan MJC juga masih terbatas pada kalangan muda perkotaan yang memiliki akses internet dan perangkat memadai. Sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh program ini.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Padahal, sinkronisasi sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.
Karena itu, Renny yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim merekomendasikan sejumlah langkah. Antara lain, mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil, memperluas akses bagi kalangan muda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, hingga memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Fraksi PDI Perjuangan, imbuh politisi perempuan dari daerah pemilihan (dapil) Kediri Raya ini, mendukung upaya pemberdayaan generasi muda. Namun tidak hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja.
“Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan mereka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya.
