Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menolak rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir melepas sebagian saham subholding Pertamina.
Menurut Mufti, semestinya dengan konsep superholding sudah tidak perlu lagi ada privatisasi.
“Suara mayoritas karyawan dan masyarakat tidak ingin aset bangsa di bidang energi diprivatisasi,” kata Mufti dalam rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (22/6).
Baca: Mufti Donasikan 6 Bulan Gajinya Untuk Penanggulangan Corona
Mufti khawatir, jika saham subholding dilepas ke publik, nantinya malah tidak ada integrasi lagi ke induk atau holding.
Oleh karena itu, dia meminta Erick untuk mengevaluasi kembali rencana ini. Anam menambahkan, konstitusi mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
“Maka dari itu, daripada sibuk dengan rencana IPO bisnis energi negara, sungguh lebih mulia jika kita fokus pada bagaimana Pertamina bekerja dengan spirit nasionalisme untuk menghadirkan energi yang relatif terjangkau dan merata ke seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap mempertahankan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Erick menilai Nicke masih menjadi sosok terbaik untuk memimpin Pertamina.
Baca: Mufti Usulkan Direksi BUMN Tak Dapat THR
Meskipun demikian, Erick mengingatkan Nicke untuk dapat meningkatkan kinerja Pertamina. Dia meminta Nicke untuk dapat mengantar anak usaha Pertamina melantai di bursa dalam dua tahun ke depan.
“Salah satunya (tugas Nicke) dalam dua tahun mesti ada (anak usaha) yang di-go public-kan,” ujarnya di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (12/6). Erick berharap, di bawah kepemimpinan Nicke, Pertamina menjadi perusahaan energi nasional yang lebih transparan dan akuntabel.
