Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 sudah tuntas 100 persen.
Hal ini ditekankan menjelang keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia.
Azis menegaskan bahwa fase awal pemberangkatan merupakan momen krusial yang menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Ia berharap tidak ada kendala teknis yang menghambat kenyamanan jemaah.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Karena itu, kami di Komisi VIII DPR RI mendorong agar Kemenhaj memberikan pelayanan optimal dan memastikan tidak ada kendala baik dari sisi transportasi, akomodasi, maupun layanan kesehatan jemaah,” kata Azis dalam keterangan persnya, Senin (20/4).
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Kemenhaj selaku pelaksana utama untuk mengorkestrasi pelaksanaan ibadah dengan matang. Koordinasi antara petugas di dalam negeri dan di Arab Saudi harus berjalan solid demi kelancaran proses keberangkatan hingga kepulangan.
“Saya menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarpetugas, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, agar proses keberangkatan hingga kedatangan jemaah berjalan lancar. Saya tidak ingin masalah-masalah di pelaksanaan Haji sebelum-sebelumnya terulang di pelaksanaan Haji tahun ini,” tegasnya.
Secara khusus, Azis menyoroti keberadaan jemaah lanjut usia (lansia) yang jumlahnya cukup signifikan pada musim haji tahun ini. Ia meminta skema pendampingan dan layanan kesehatan bagi lansia dilakukan secara maksimal dan ekstra.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Mulai dari proses keberangkatan, selama di tanah suci, hingga kepulangan, semuanya harus mendapatkan perhatian ekstra,” ungkap Azis.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR berkomitmen untuk terus memantau setiap tahapan ibadah haji 2026 agar tetap sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan tanpa dibebani persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” pungkasnya
