Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait persoalan listrik di desa.
Menurut Mukhlis, pada saat ini masih terdapat ribuan desa yang belum dialiri listrik karena kendala perizinan di kawasan hutan untuk membangun jaringan tenaga listrik.
"Saya harapkan lebih baik Menteri ini berkoordinasi karena persoalan listrik sulit menjangkau desa-desa karena tidak ada izin di wilayah kehutanan, baik di taman nasional maupun hutan lindung," ujar dia dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Mukhlis, koordinasi antara Mendes PDT dan menteri terkait pengaliran listrik sejauh ini masih belum terlalu baik. Sebagai mantan kepala daerah, yakni mantan Bupati Lampung Barat, Mukhlis mengatakan kepala daerah senantiasa mengupayakan mengaliri listrik di desa-desa setempat.
"Ini pengalaman dari saya. Kami sudah menganggarkan dari APBD, ternyata tiang listrik kita tidak bisa masuk karena tidak ada izin," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria telah menyatakan mendukung langkah cepat dan komitmen dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong percepatan swasembada energi, khususnya di desa-desa yang belum dialiri listrik.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi komitmen Pak Bahlil yang begitu kuat membangun bangsa dan negara dengan kepedulian tinggi terhadap masyarakat kecil, terutama dalam hal mempercepat penyediaan listrik di desa-desa yang masuk dalam kategori belum dialiri listrik atau hanya sebagian waktu pengaliran listriknya," kata pria yang akrab disapa Ariza itu.
Menurutnya, langkah dan komitmen itu juga menjadi cermin keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa.
Pernyataan itu disampaikan Wamendes Ariza dalam pertemuan bersama Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM Muhammad Pradana Indraputra, yang berlangsung di Kantor Kemendes PDT pada Kamis (3/7).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan antara Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah membahas mengenai pentingnya sinergi lintas kementerian dalam percepatan pengaliran listrik desa berbasis energi terbarukan.
Dalam pertemuan lanjutan itu dibahas secara mendalam sejumlah hal di antaranya, rencana penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk wilayah-wilayah desa yang belum tersambung jaringan listrik. Langkah itu merupakan solusi yang cepat dan efisien bagi desa dengan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.
Mukhlis pun menyambut baik dukungan dari Wamendes Ariza tersebut. Namun, menurutnya, PLTS memiliki masalah, yakni tidak dapat memberikan aliran listrik untuk jangka waktu yang panjang.
"Sebenarnya ini perlu dikaji ulang. PLTS ini paling berapa bulan Pak nanti, paling berapa bulan, nanti tidak bisa dipakai lagi," ujar dia.
