Ikuti Kami

MY Esti Minta Tolak Guru Anti Pancasila & Intoleran!

Nantinya PPPK harus tegas dan tegak lurus mendukung ideologi dan dasar negara yakni Pancasila, serta bersedia menjalankan UUD 1945.

MY Esti Minta Tolak Guru Anti Pancasila & Intoleran!
Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyikapi perekrutan Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) yang akan dilakukan oleh pemerintah pada 2021 ini. 

Perekrutan itu dilakukan dalam rangka memenuhi keberadaan GTK yang berkurang akibat telah memasuki usia pensiun. Pada tahun 2021 ini, lebih dari 500 ribu guru honorer akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pendaftaran dan seleksi dengan afirmasi khusus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. 

MY Esti menyatakan, peran seorang guru dan tenaga kependidikan yang berkaitan langsung dengan pendidikan  anak-anak didik yang akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa sangat diperlukan. 

Baca: Karolin Minta TP PKK Sosialisasikan Program Pemerintah

"Maka seyogyanya proses seleksi GTK dengan afirmasi tertentu, didukung pula dengan pelacakan rekam jejak dari masing-masing pelamar dari isu ideologi tertentu. Baik secara pemahaman maupun keterlibatan dengan organisasi-organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah; seperti organisasi HTI maupun organisasi-organisasi radikal lainnya," tegas MY Esti, baru-baru ini. 

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, komitmen para GTK yang nantinya masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus tegas dan tegak lurus mendukung ideologi dan dasar negara yakni Pancasila, serta bersedia menjalankan UUD 1945.

Para GTK itu juga harus mendukung Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berjiwa terbuka, toleran, dan bersedia gotong-royong dengan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali, serta setia terhadap NKRI. 

Faktanya, lanjut MY Esti, berdasarkan hasil riset dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018 lalu, tidak sedikit dari para guru yang memiliki sikap intoleran baik eksplisit maupun implisit, yakni mencapai 35-40 persen guru-guru di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan eksistensi ideologi bangsa.

"Bagaimana mungkin ruang pendidikan sebagai wadah peserta didik untuk belajar bersama dengan anak-anak didik lain justru sudah dicekoki dengan doktrin-doktrin yang menegasikan keberadaan yang lain, seperti ketidak bolehan beda agama misalnya," ungkap MY Esti. 

MY Esti menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi pada proses seleksi GTK ini. Politisi asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyatakan, Pemerintah tak boleh menerima mereka yang jelas-jelas menentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.   

Baca: Bupati Karolin Perjuangkan Nasib PPPK & GTK Honorer

"Dalam amatan saya pun, tidak sedikit GTK di forum-forum resmi maupun media sosial terindikasi menjadi pendukung paham-paham yang jelas-jelas terlarang di negeri ini. Oleh karena itu, bagi saya tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi mereka yang tidak mau menerima Pancasila diterima sebagai PPPK, hanya satu kalimat: Tidak dapat diloloskan!" tegasnya. 

Demikian pula kedepannya, sambung MY Esti, jika ternyata di kemudian hari para pegawai PPPK ini jelas-jelas terlibat di organisasi terlarang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum resmi dalam aturan, maka akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. 

"Semoga dunia pendidikan bangsa ini kedepan sungguh-sungguh diisi oleh para guru dan tenaga kependidikan yang ingin membangun dan melahirkan peserta didik yang mencintai bangsa Indonesia sepenuh hati," ujar MY Esti.

Quote