Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menegaskan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk memastikan berbagai agenda pembangunan kota berjalan optimal.
“Pada masa sidang terakhir 2024–2025, banyak agenda yang telah berjalan. Sebagian sudah selesai, namun ada juga yang harus kami lanjutkan di masa sidang sekarang,” kata Nenie saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, dikutip pada Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama DPRD pada masa persidangan kali ini adalah pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Selain itu, sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda), baik yang diusulkan pemerintah maupun yang menjadi inisiatif DPRD, juga akan menjadi agenda prioritas.
“Yang pasti seluruh pihak harus dapat bersinergi dan memberikan kontribusi positif, agar anggaran yang di susun benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya tersebut.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kerja sama yang solid antara semua pihak dianggap menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dirumuskan bisa tepat sasaran.
“Khusus di DPRD, saya berharap trifungsi legislatif dapat terus di perkuat, baik dalam pengawasan, legislasi, maupun anggaran. Semua ini sangat erat kaitannya dengan agenda yang akan di jalankan di masa sidang kesatu,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, DPRD Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat, kepentingan daerah, serta arah kebijakan pembangunan pemerintah.
Dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, diharapkan program-program pembangunan yang digagas mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Palangka Raya.
