Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan penanganan stunting.
Menurut Nuryadi, stunting tidak hanya persoalan gizi buruk atau tinggi badan anak yang tidak sesuai usia, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, DPRD, tenaga kesehatan, kader PKK, dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Nuryadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DIY melalui Dana Keistimewaan (Danais) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk setiap kelurahan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus penanganan stunting.
Bantuan itu, katanya, diarahkan langsung kepada kelompok prioritas, yakni balita, ibu hamil, dan calon pengantin yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
“Anggaran itu harus digunakan secara tepat. Kita ingin memastikan bahwa dana keistimewaan benar-benar bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi tumbuh kembang anak-anak kita,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Nuryadi menuturkan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk bantuan makanan tambahan, tetapi juga mendukung kegiatan edukasi, pendampingan gizi, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Posyandu.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada para kader Posyandu, PKK, dan tenaga kesehatan yang selama ini aktif di lapangan. Mereka ujung tombak yang menjaga agar generasi penerus kita tumbuh sehat,” tambahnya.
Program Sambung Rasa yang digagas DPRD DIY sejatinya adalah rangkaian kegiatan tatap muka antara pimpinan dewan dengan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota. Untuk wilayah Kota Yogyakarta, tema stunting menjadi fokus utama karena prevalensinya masih memerlukan perhatian serius. Dalam empat hari pelaksanaannya, Nuryadi dan tim mengunjungi empat wilayah berbeda, termasuk kawasan Malioboro dan sekitarnya.
“Melalui pertemuan langsung, kita bisa mendengarkan aspirasi warga secara jujur. Mereka tahu persis kondisi di lapangan, apa yang kurang, dan apa yang perlu diperbaiki. Hasilnya nanti akan menjadi bahan evaluasi pada akhir tahun,” ujar Nuryadi.
Ia menambahkan, hasil dari pertemuan tersebut menunjukkan tanggapan yang positif. Warga menyambut baik perhatian pemerintah daerah dalam menyalurkan dana keistimewaan untuk program gizi anak dan kesehatan ibu.
“Kalau hasilnya baik, tentu kita akan dorong agar program ini dilanjutkan bahkan diperluas. Tapi kalau masih ada kekurangan, ya kita perbaiki bersama. Prinsipnya, anggaran rakyat harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD DIY menargetkan agar angka stunting bisa ditekan hingga nol persen. Meski target itu cukup ambisius, Nuryadi optimistis hal tersebut bisa dicapai dengan kolaborasi lintas sektor.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Kami ingin pada Desember nanti sudah ada evaluasi menyeluruh. Kalau bisa, angka stunting di Yogyakarta terus turun dan menjadi nol. Bukan mustahil, asal semua pihak kompak,” ujarnya.
Sebagai gambaran, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0.6% dari angka 18% pada tahun 2023 menjadi 17.4% pada tahun 2024. Penurunan tersebut sangat bermakna mengingat upaya penurunan stunting memerlukan intervensi dan peran serta multisektor.
Pada tingkat kabupaten, secara rinci prevalensi stunting tahun 2024 adalah sebagai berikut: Gunungkidul 19,7%, Kulonprogo 18.0%, Sleman 17.3%, Bantul 16.5% dan Kota Yogyakarta 14.9%.
