Banjarmasin, Gesuri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kendati demikian, persetujuan ini diberikan dengan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi tajam demi mendongkrak kualitas tata kelola keuangan daerah.
Meski Pemerintah Provinsi Kalsel kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025, rapor hijau tersebut dinilai bukan jaminan bahwa seluruh program telah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Opini WTP patut kita apresiasi, tetapi harus dimaknai sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. BPK masih menemukan sekitar sepuluh temuan pada aspek pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset. Semua rekomendasi wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas agar tidak berulang," tegas Anggota DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripudin yang akrab disapa Bang Dhin.
Dalam rapat paripurna tersebut, kualitas penyerapan anggaran menjadi sorotan utama. Realisasi Pendapatan Daerah memang mencatatkan angka impresif di kisaran Rp11,18 triliun. Namun, realisasi belanja daerah justru memicu pertanyaan karena baru menyentuh angka 82,76%.
Akibatnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) membengkak hingga Rp2,97 triliun. Menurut Bang Dhin, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa masih ada raport merah pada kualitas perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi program di lapangan.
Rekomendasi Merah untuk Lima Bidang Strategis
Untuk memastikan APBD ke depan lebih berpihak pada rakyat, DPRD Kalsel memberikan catatan kritis pada lima sektor krusial:
- Pendidikan: Mendesak percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, penuntasan payung hukum pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.
- Kesehatan: Meminta perbaikan tata kelola BLUD rumah sakit daerah tanpa menurunkan mutu layanan, pemerataan tenaga medis dan obat-obatan, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta akselerasi penurunan angka stunting.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
- Ketenagakerjaan: Menekankan penurunan angka pengangguran melalui pelatihan vokasi, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan sertifikasi kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan industri (link and match).
- Ekonomi: Mendorong diversifikasi sumber pendapatan, percepatan belanja modal yang berkualitas, penguatan UMKM, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
- Sosial: Meminta jaminan penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran dan akuntabel, program penurunan kemiskinan, serta pembenahan basis data penerima manfaat.
"Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar berdampak nyata: sekolah yang layak, layanan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang terbuka luas, ekonomi rakyat yang tumbuh, dan bansos yang tepat sasaran. Aset daerah seperti Lapangan Golf Swargaloka juga harus dikelola secara profesional agar mampu mendongkrak pendapatan daerah," tambah Bang Dhin.
Catatan-catatan ini dilemparkan sebagai bentuk fungsi pengawasan parlemen yang konstruktif. Pemprov Kalsel kini dituntut untuk bergerak cepat memperkuat pengendalian intern, memperketat pengawasan proyek fisik, dan menuntaskan seluruh rekomendasi BPK agar kesalahan serupa tidak menjadi hobi tahunan.
