Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga mempertanyakan kenapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan program normalisasi yang dicetuskan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yakni normalisasi sungai.
Menurut Pandopotan normalisasi sungai adalah salah satu cara efektif untuk menangkal banjir Ibu Kota.
Baca: Naturalisasi Sungai, Program yang Tidak jelas
Namun dengan diganti menjadi naturalisasi sungai, konsekuensi yang paling terburuk adalah banjir yang kini menunggu di depan mata.
"Strategi banjir ini jadi kocar-kacir terbengkalai dan enggak tersistem. Mohon maaf saya agak frontal, Pak Gubernur ini enggan melanjutkan program sebelumnya yang bagus," ujar dia di Jakarta, Rabu (17/10).
"Dia mau bikin terobosan sendiri tapi konsepnya enggak jelas," lanjutnya.
Karena tidak ada normalisasi, Pandapotan menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memaksimalkan program pembenahan air lainnya.
"Efektifkan Banjir Kanal Timur (BKT), waduk dan setu. Itu salah satu prospek bisa mengatasi banjir terutama di daerah seperti Kampung Melayu," terang Pandapotan.
Selain itu Pandapotan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan menyepelekan potensi banjir di Ibu Kota.
Baca: Kiai Ma'ruf Akan Beri Kuliah Umum di RSiS NTU
Karena menurut Pandopotan 129 Kelurahan di DKI Jakarta berpotensi terendam banjir ketika masuk musim hujan.
129 Kelurahan tersebut bersentuhan langsung dengan sungai-sungai besar yang sering meluap jika itensitas hujan terus meningkat.
Ratusan kelurahan itu berbatasan langsung dengan sejumlah kali di Ibu Kota. Pandopotan berkata banjir berpotensi menerjang ratusan kelurahan itu karena program naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta tidak jelas.
