Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan tanggapan tegas terkait eskalasi konflik di Papua yang belakangan kembali memanas hingga menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil.
Pacul mengingatkan bahwa penanganan situasi di Bumi Cendrawasih tersebut merupakan tanggung jawab langsung Wakil Presiden (Wapres).
Ia menjelaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab tersebut telah diatur secara jelas di dalam regulasi negara, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres,” ujar Pacul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Berdasarkan UU Otsus Papua tersebut, Wapres memegang mandat penuh untuk mengoordinasikan berbagai upaya strategis di Papua. Hal ini meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, hingga penanganan isu kemanusiaan dan eskalasi konflik yang terjadi di lapangan.
Saat ditanya apakah ini berarti Wapres harus mengambil peran yang jauh lebih aktif dan responsif dalam mengatasi gejolak di Papua saat ini, Pacul memilih untuk mengembalikan tafsir tersebut pada teks undang-undang.
“Saya tidak mengatakan Wapres harus lebih aktif, tapi bunyi undang-undangnya begitu. Jadi kalau hal-hal kayak begitu, sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya,” tegas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Sebagai informasi, situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian aksi kekerasan bersenjata kembali terjadi dan menyasar warga sipil.
Hanya dalam waktu singkat, dua insiden fatal terjadi pada awal bulan ini:
- 2 Juli 2026: Seorang pilot maskapai AMA yang merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) tewas setelah ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
- 2 Juli 2026: Pada hari yang sama, seorang ibu hamil dilaporkan meninggal dunia akibat terkena peluru nyasar dalam insiden kontak tembak sengit antara TPNPB-OPM dan aparat TNI.
