Margonda, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Turi menyoroti penggunaan aliran dana terkait penanganan Covid-19.
Imam menjelaskan, dirinya bersama anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, merasa perlu menyampaikan pendapat setelah melakukan rapat bersama leading sektor dan ketua harian gugus tugas Depok, termasuk perangkat terkait seperti BKD.
“Mereka telah memberikan penjelasan kepada kami, tapi jawabannya tidak memuaskan karena sebatas penjelasan normatif dan hanya memberikan data angka glondongan, tidak secara rinci,” katanya, akhir pekan lalu.
Baca: Haul Bung Karno, PDI Perjuangan Tapin Gelar Tahlilan & Doa
Imam juga menyayangkan, ketika dirinya bertanya pihak terkait justru terkesan melempar tanggungjawab dan kewenangan.
“Seperti pertanyaan saya, berapa sebetulnya anggaran yang dialokasikan gugus tugas untuk penanganan Covid di Depok, di jawab gugus tugas tidak mengelola anggaran,” ujarnya
Pihak BKD, kata Imam hanya mengatakan telah memberikan anggaran kepada sejumlah dinas terkait, seperti Damkar, SatpolPP, Dinkes, dan Dinsos.
“Sehingga menurut saya ada ke-tidak terbukaan di sini. Harusnya tidak diminta ataupun di tanyakan pun, semestinya ditunjukkan detail rincian sampai sejelas-jelasnya.”
Imam juga menilai, transparansi itu perlu, agar DPRD yang merupakan institusi resmi negara dan dilindungi undang-undang bisa memahami secara detail persoalan yang ada.
“Ini penting agar kita dan yang terpenting rakyat tahu anggaran itu kemana, untuk apa dan sudah tepat sasaran kah anggaran yang di keluarkan, itulah pentingnya pengawasan,” kata dia
Imam menegaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat harus ada pertanggungjawaban yang jelas.
“Karena satu rupiah pun itu menjadi pertanggungjawaban secara hukum dunia dan akhirat, mestinya dengan gembira nya semua data terkait rincian penggunaan di infokan kepada publik,” ucapnya
Lebih lanjut dirinya berpendapat, dengan adanya ketransparan maka hal itu akan berdampak baik pula terjadap kinerja Pemerintah Kota Depok.
“Karena kalau dilihat dari sisi politikpun, jika transparan warga akan senang dan bisa menerima. Namun jika tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi jadi menurunkan kredibilitas Pemkot sendiri.”
Imam menambahkan, apa yang ia sampaikan merupakan kritik membangun dan diharapkan semua pihak dapat bersikap bijak menanggapi pernyataan tersebut.
“Yang pasti semangat saya adalah keterbukaan dan transparansi kepada publik, jika ada semangat jujur amanah dan bisa bekerja sama dalam kebaikan Insya Allah publik akan menilai dan menjadi point tersendiri dari capaian kerja wali kota,” paparnya.
Ada pun data yang diterima Imam yakni, penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 sampai dengan 4 Juni 2020:
Penanganan Covid-19 di Dinkes anggaran yang dicairkan Rp 15.000.000.000, realisasi sementara Rp 5.118.096.170.
Penanganan Covid-19 di RSUD, anggaran yang dicairkan Rp 5.000.000.000, realisasi sementara 3.812.030.131
Penanganan Covid-19 di RS dedikasi Kota Depok (RSUI) Rp 17.282.517.900, realisasi sementara: Rp 10.640.000.005
Mitigasi Covid Kota Depok. Damkar Rp 4. 098.000.000 realisasi sementara Rp 3.111.487.273
Bantuan logistik korban Covid Kota Depok (Dinsos) Rp 865.945.000 realisasi sementara Rp 731.770.000
Operasional Gugus Tugas Covid-19 Dinkes Rp 734.643.000 realisasi sementara Rp 475.793.000
Operasional penanganan Covid-19 Damkar Rp 300.000.000 realisasi sementara Rp 300.000.000
Penanganan layanan pemakaman dan kebersihan Covid-19 (DLHK) Rp 483.125.000 realisasi sementara Rp 21.250.000
Penanganan Covid pada dedikasi Kota Depok di RS Bhayangkara Brimob (Dinkes) Rp 6.415.817.000 realisasi sementara Rp 6.415.817.000
Bantuan stimulan Kampung Siaga Covid (Damkar) Rp 2.772.000.000 realisasi sementara Rp 2.772.000.000
Kegiatan Bansos untuk masyrakat yang terdampak Covid tahap 1 (Dinsos) Rp 7.500.000.000 realisasi sementara Rp 7. 260.000.000
Baca: Napak Tilas Soekarno di Tanah Banten, Islam, dan Pancasila
Operasional PSBB SatpolPP Rp 2.000.000.000 realisasi sementara Rp 1.902.250.000
Operasional satgas Penanganan Covid di kecamatan dan kelurahan (kecamatan) Rp 7.950.000.000 realisasi sementara Rp 7.950.000.000
Operasional PSBB Tahap 2 SatpolPP Rp 1.452.400.000 realisasi sementara Rp 1.452.400.000
Perawatan pasien Covid-19 di RSUD lantai 5 dan 8 Rp 5.800.000.000 realisasi sementara Rp 5.315.660.686
Sarana pemulasaran jenazah di kecamatan (Damkar) Rp 381.425.000 realisasi sementara Rp 381.425.000
Pendampingan hukum penanganan Covid Damkar Rp 76.500.000 realisasi sementara Rp 76.500.000
Bantuan dapur umum PMI (Damkar) Rp 141.600.000 realisasi sementara Rp 141.600.000
Bantuan subsidi tahanan Rutan (Damkar) Rp 136.760.295 realisasi sementara Rp 136.760.295
Mitigasi Covid Kantibmas dan layanan informasi Covid (Damkar) Rp 1.202.200.000 realisasi sementara Rp 1.202.200.000
Operasional tahap 3 SatpolPP Rp 1.488.850.000 realisasi Rp 1.488.850.000
Kegiatan Bansos untuk masyarakat terdampak Covid di Kota Depok (Dinsos) Rp 12.678.000.000 realisasi sementara Rp 12.678.000.000
Operasional PSBB tahap 4 SatpolPP Rp 999.688.000 realisasi sementara Rp 999.688.000
Total sudah dicairkan Rp 94.756.471.195 sedangkan realisasi sementara Rp 74.382.577.555.
