Jakarta, Gesuri.id — Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli dinilai tak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Momentum ini harus dimaknai sebagai penguat komitmen bersama dalam menjamin hak, keselamatan, serta masa depan generasi penerus bangsa.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, Kamis (23/7).
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Ineu menyampaikan bahwa anak-anak merupakan subjek pembangunan yang berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh sejak dini, mulai dari akses pendidikan layak hingga lingkungan yang terbebas dari perundungan (bullying) dan kekerasan.
"Anak adalah penentu masa depan bangsa. Karena itu, mereka harus mendapatkan kasih sayang, pendampingan, perlindungan, dan dukungan penuh agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas," ujar Ineu.
Ia pun mengutip pesan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, mengenai posisi vital anak-anak dalam keberlanjutan negara. Menurutnya, amanat Bung Karno tersebut menegaskan bahwa setiap elemen masyarakat memikul tanggung jawab besar untuk menjaga aset bangsa ini.
Sebagai wilayah dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi tantangan perlindungan anak yang kompleks. Ineu menyoroti maraknya isu kenakalan remaja, kekerasan fisik maupun seksual, perundungan, hingga dampak negatif dari penggunaan gawai (gadget) tanpa pengawasan.
"Tantangan di era digital semakin kompleks. Penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat memicu pendewasaan dini dan perilaku negatif akibat paparan konten yang tidak sesuai usia. Di sinilah peran aktif keluarga, khususnya para ibu, sangat krusial dalam mendampingi tumbuh kembang anak," jelasnya.
Guna meredam berbagai ancaman tersebut, DPRD Jawa Barat terus mengawal implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ineu menegaskan, tolok ukur keberhasilan perda inisiatif DPRD ini terletak pada sejauh mana regulasi tersebut mampu menekan angka kasus di lapangan.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menghadirkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai wadah pendampingan korban.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Ke depan, Ineu mengimbau agar persoalan anak tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik keluarga semata, melainkan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum.
"Jika terjadi kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat jangan ragu untuk melapor ke UPTD PPA maupun aparat penegak hukum agar segera ditangani. Penegakan hukum juga harus tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku," tegas Ineu.
Menutup keterangannya, Ineu mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu mewujudkan Jawa Barat yang semakin inklusif dan aman bagi anak.
"Anak Hebat, Indonesia Kuat. Selamat Hari Anak Nasional. Mari bersama wujudkan Jawa Barat yang semakin ramah anak demi masa depan Indonesia yang lebih baik," tutupnya.
