Magelang Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menggelar sosialisasi keamanan pangan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini diinisiasi untuk mendongkrak pemahaman pelaku usaha lokal mengenai urgensi higienitas produk sekaligus mempercepat kepemilikan legalitas usaha.
Vita Ervina menjelaskan bahwa pemenuhan standar keamanan pangan sangat krusial bagi daya saing produk UMKM di pasar nasional. Melalui edukasi tatap muka ini, para pelaku usaha dibimbing secara langsung mengenai tahapan teknis produksi yang aman hingga proses pengurusan izin edar resmi dari otoritas pengawas.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Kami bersama BBPOM Semarang mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya teman-teman UMKM di Kabupaten Magelang. Harapannya mereka semakin memahami bagaimana menjaga keamanan pangan dari produk-produk yang mereka produksi," ujar Vita saat ditemui di sela-sela kegiatan di Kabupaten Magelang, Kamis (9/7/2026).
Lebih lanjut, Vita menekankan bahwa pemerintah saat ini telah membebaskan biaya pengurusan izin BBPOM bagi pelaku usaha mikro yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan stimulus ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku sektor informal agar produk mereka naik kelas dan memiliki daya saing legal.
"Fasilitas ini sudah digratiskan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta. Tinggal bagaimana masyarakat mengetahui ke mana harus mendaftar dan bagaimana proses perizinannya. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting agar mereka memahami tahapan memperoleh izin BBPOM," urai legislator tersebut.
Guna mengimbangi tren pertumbuhan UMKM, Vita juga mendorong penguatan fungsi kelembagaan BPOM melalui peningkatan alokasi anggaran pada tahun fiskal mendatang. Menurutnya, pembiayaan yang ideal akan mengoptimalkan fungsi pengawasan di lapangan sekaligus memperluas jangkauan program pendampingan bagi produsen lokal di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBPOM Semarang, Rostyawati, memaparkan bahwa kesadaran kolektif yang membaik di Jawa Tengah berdampak positif pada penurunan tren peredaran produk ilegal di pasar tradisional maupun digital. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa produsen lokal mulai beralih pada praktik bisnis yang patuh hukum.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Kalau melihat kondisi saat ini, produk-produk ilegal yang beredar mengalami penurunan. Artinya, pengetahuan pelaku usaha, termasuk masyarakat, semakin baik sehingga produk yang tidak diperbolehkan semakin sedikit beredar," ungkap Rostyawati.
Rostyawati menambahkan, penurunan drastis juga terjadi pada komoditas impor ilegal yang beberapa tahun lalu sempat membanjiri pasar lokal. Ruang kosong tersebut kini mulai diisi secara produktif oleh produk-produk dalam negeri besutan UMKM yang telah memenuhi standar kelayakan konsumsi dari pemerintah.
Kendati pengawasan menunjukkan rapor positif, BBPOM Semarang mengakui tantangan kebocoran produk tanpa izin melalui jalur tidak resmi masih tetap ada. Oleh karena itu, Rostyawati mengajak masyarakat luas untuk bertindak proaktif sebagai pengawas mandiri dengan menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk obat maupun makanan.
