Yogyakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, berharap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DIY dimulai.
Berdasarkan analisis, pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama hampir dua tahun ini hasilnya tidak optimal. Inilah pekerjaan rumah (PR) besar bagi dunia pendidikan di DIY maupun Indonesia.
Bukan rahasia lagi, selama pembelajaran online, orang tua pelajar justru mengerjakan tugas-tugas sekolah sedangkan anak-anak sepertinya lebih asyik bermain. Tidak heran nilai rapor hasil belajar mereka bagus.
Baca: Risma Pastikan 24,7 Juta Keluarga Akan Terima BPNT Pada 2022
“Ketika masa pandemi anak-anak hampir dua tahun tidak ada pendidikan secara langsung dengan tatap muka, seperti panjenengan kagungan putra, itu pasti merasa jane sing sekolah iki njenengan apa anake. Wong tuwane to. Sing garap PR sapa. Bijine apik-apik. Woo…, wong tuwane kok,” ujarnya di Yogyakarta, Minggu (29/8).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan berdasarkan arahan Satgas Covid maupun Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, daerah yang menerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu sampai tiga, wajib melaksanakan PTM.
“Syarat utamanya, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 100 persen harus vaksin. Komisi X menyampaikan agar daerah-daerah level empat segera mungkin PTM,” ungkapnya.
Namun demikian, syarat vaksin tidak hanya bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetapi juga anak didik. Hanya saja, vaksinasi terhadap anak didik tetap harus seizin orang tuanya.
Selain vaksinasi, pelaksanaan PTM disertai izin dari orang tua murid serta mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang ketat mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum masuk ruang kelas dan menjaga jarak. Catatannya, apabila situasi setempat tidak memungkinkan, sebaiknya tidak perlu dipaksakan.
“Termasuk seluruh wilayah yang melakukan PTM, karena situasi ini tidak mungkin kita paksakan, kondisinya masih ada yang trauma dan ketakutan, maka pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan dengan syarat orang tua memberi izin. Itu pun dengan prokes yang ketat,” tambahnya.
Dia mencontohkan, biasanya satu kelas terisi 40 anak. Supaya memenuhi syarat prokes maka maksimal ruang kelas terisi 50 persen. Anak didik ini mungkin tidak perlu masuk sekolah setiap hari tetapi bergantian dengan kelas lain.
“Ini masa transisi untuk masuk ke PTM. Tetapi PTM ini diharapkan segera dilaksanakan karena dari hasil analisis memang pembelajaran jarak jauh tidak optimal,” kata dia.
Menjawab pertanyaan DIY belum level tiga apakah nanti akan ada masalah tersendiri, Esti mengatakan DIY sampai sejauh ini masih menerapkan PPKM Level Empat maka semua pihak, legislatif, wartawan dan seluruh organisasi masyarakat harus ikut mendukung supaya DIY segera turun level.
Esti mencontohkan beberapa daerah secara ketat menjalankan PPKM Level Empat mampu turun level. “Yogyakarta dari semula harapan kami begitu. Kita pahami bagaimana pedagang yang kesulitan mencari nafkah. Itu kewajiban pemerintah pusat dan daerah serta kita semua untuk gotong royong membantu,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan pelaksanaan PTM bergantung komitmen saling menjaga dan melindungi melalui kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.
Baca: Hendi Beri Sinyal Siap Gelar PTM Dengan Catatan
Pada bagian lain ditanya soal keberadaan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid, Esti Wijayati menyatakan Ketua DPR RI sudah memerintahkan anggotanya ikut menangani persoalan tersebut. “Ini sudah menjadi kewajiban negara,” kata dia.
Berdasarkan catatan DPR RI, setidaknya ada dua langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, pendataan secara benar. Kedua, pembiayaan sekolah menjadi tanggung jawab negara.
“Ada PIP untuk tingkat SD dan SMA. Kalau mau kuliah ada KIP Kuliah. Daerah juga menyediakan anggaran. Artinya dari sisi pendidikan selesai,” tandasnya.
Sedangkan dari aspek kesehatan maupun kehidupan sehari-hari anak yatim piatu itu terbuka pilihan apakah tinggal di panti asuhan, tetap bersama keluarga atau ada kebijakan lain. “Tetapi intinya, semua anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena wabah menjadi tanggung jawab negara,” kata Esti.
