Ikuti Kami

Presiden Jokowi: Jangan Ada Kebijakan Yang Dikriminalisasi

Jokowi: Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari.

Presiden Jokowi: Jangan Ada Kebijakan Yang Dikriminalisasi
Presiden Jokowi menghadiri Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) pagi. (Foto: AGUNG/Humas)

Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jangan ada kebijakan yang dkriminalisasi atau sengaja dicari-cari. 

Itu ditegaskannya dalam sambutannya di acara Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) pagi.

Baca: Jokowi Ingin Forum Komunikasi Kepala Daerah Semakin Harmonis

“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden. 

Presiden mencontohkan di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu 57 ribu. Sehingga  kalau ada yang keliru satu dua tiga sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Walikota, (karena itu, red) diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. 

“Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden. 

Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. 

“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi. 

Ia mempersoalnya yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November. 

“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi lho ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu,. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya,” ujar Presiden. 

Untuk itu, menurut Presiden, di Pemerintah Pusat besok akan diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan hari itu juga Presiden akan langsung memerintahkan pekerjanya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. 

Baca: Presiden Minta TNI-Polri Jangan Gampangkan Persoalan Kecil

Sebab, kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. “Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Dengan Januari dimulai, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tetapi Presiden mengelus dada karena model seperti ini kok di terus-teruskan menerus.

Quote