Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI Joko Widodo ingin membuat satu pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi serta kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.
"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang digarap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu dijadikan contoh, yang lain suruh 'copy', mendampingi KPK," kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Se-dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).
Baca: Basarah: Persepsi Saya Tentang Soeharto Tetap Obyektif
KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik.
Acara berlangsung pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2018 dengan sejumlah acara, seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi, dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. "Ranking tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi Kabupaten Boyolali nomor satunya," ucapnya.
Presiden akan melihat pemda dan kementerian lain. Jika sistemnya sudah betul, yang untuk mem-"copy", kemudian ada instruksi, berupa inpres atau perpres yang mengaruskan suatu daerah mengikuti kabupaten percontohan, misalnya Boyolali, Pemprov DKI, dan Kemenkeu.
"Kita ini 'kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," kata Presiden.
Ia berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait untuk merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian yang dapat dicontoh tersebut.
Di tengah upaya memberantas korupsi, menurut Presiden, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan. Apalagi, dunia menghadapi tantangan makin kompleks, persaingan pun makin ketat.
"Kita tahu semua. Pak Ketua KPK tadi menunjukkan beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik," kata Presiden.
Apalagi, menurut Presiden, dalam dunia yang berubah sangat cepat, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangi kompetisi.
Menurut Jokowi, yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin. Akan tetapi, yang cepatlah yang akan mengalahkan yang lamban, yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekadar menjalankan rutinitas yang monoton.
Ia pun meminta semua pihak dapat membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat dengan memangkas proses yang Panjang, baik di kementerian, Lembaga, maupun pemerintah kabupaten/kota/provinsi.
Baca: PDI Perjuangan Bongkar Borok Orde Baru
"Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi," katanya.
Hal itu, lanjut Presiden, selalu berorientasi pada hasil, bukan prosedur, melainkan "goal oriented".
Upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan harus menjadi agenda bersama antara pemerintah dan KPK.
