Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian BUMN mematuhi instruksi Presiden Jokowi terkait keikutsertaan UMKM dalam proyek-proyek garapan BUMN.
Baca: Hasto: Uzbekistan Produksi Film Imam Bukhari, Ada Bung Karno
Pasalnya, lanjut Darmadi, pasca adanya instruksi Presiden Jokowi tersebut belum ada realisasi nyata dari para BUMN.
"Sesuai janji Presiden proyek di bawah Rp100M harus diberikan ke swasta. Bahkan Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa nilai proyek yang digarap BUMN di bawah Rp14M harus diberikan ke UMKM. Untuk itu, kita minta Mneteri BUMN agar merealisasikan kedua hal tersebut. Terutama ke UMKM," tegas Bendahara Megawati Institute itu, Rabu (31/3).
Darmadi kembali menekankan, keberadaan UMKM sudah semestinya didukung dan ditopang serta diberikan ruang atau kesempatan dalam pembangunan perekonomian bangsa ini.
Selain sebagai amanat konstitusi, ujarnya, keberdaan UMKM itu menjadi bagian penting dalam konsep ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.
Baca: Buah Desakan Putra, Kepala Daerah Terima Surat Kemenkeu
"Yang jelas UMKM harus dibela dan itu sesuai dengan demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Tap MPR no.16/1998," ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Darmadi juga mendesak agar board direction BUMN_BUMN yang belum mematuhi atau mengimplementasikan keinginan Presiden Jokowi itu agar segera dievaluasi.
"Segera direksi yang masih menolak menjalankan perintah tersebut untuk dievaluasi bila perlu dicopot saja, pungkasnya. Dilansir dari beritasampitcoid.
