Ikuti Kami

Puan Maharani Apresiasi BLT Minyak Goreng

Langkah Pemerintah menggelontorkan BLT sebesar Rp300.000 tersebut merupakan solusi jangka pendek yang patut diapresiasi.

Puan Maharani Apresiasi BLT Minyak Goreng
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk menyikapi kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk menyalurkan BLT minyak goreng, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng, cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek, ini patut diapresiasi," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (4/4).

Baca: Sujadi Beberkan Keungggulan Kabupaten Pringsewu

Menurutnya, langkah Pemerintah menggelontorkan BLT sebesar Rp300.000 tersebut merupakan solusi jangka pendek yang patut diapresiasi. Puan juga mengingatkan Pemerintah agar pemberian BLT dapat dilakukan segera dan tepat sasaran.

"Semakin cepat tersalurkan, semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan," katanya.

Dia mengatakan penyaluran BLT minyak goreng tidak tepat sasaran, akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan, akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah dan para pihak terkait untuk berkomitmen menekan potensi kelalaian dan penyimpangan saat pemberian BLT tersebut.

"Tutup segala potensi kelalaian dan penyimpangan di lapangan, apalagi di tengah bulan Ramadhan dimana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," tukasnya.

Baca: Rinie Puji Terobosan Bupati Kotim ke Program Pembiayaan APBN

Meskipun demikian, mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (PMK) itu juga mengingatkan Pemerintah untuk segera menciptakan solusi jangka panjang. Pemerintah harus membenahi tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir, tambahnya.

"Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng," ujarnya.

Quote