Jakarta, Gesuri.id – Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tetap menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah terus dijadikan pedoman dalam berbagai kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah mengembangkan sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Upaya ini terlihat dari penguatan UMKM, koperasi, dan pemerataan akses ekonomi agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
"Prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu sila Pancasila menjadi fokus utama agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar," ungkap Anggota MPR RI Putra Nababan.
"Di sisi lain, penerapan nilai Pancasila juga tampak dalam penanganan krisis nasional, seperti pandemi COVID-19. Pemerintah mengedepankan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dengan menerapkan kebijakan pembatasan yang bertujuan melindungi keselamatan rakyat," lanjut Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Meski demikian, tantangan dalam penerapan Pancasila masih ada, seperti praktik korupsi dan ketimpangan sosial yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila, konsistensi dalam kebijakan, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dan menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Musyawarah dan demokrasi yang menjadi bagian dari sila keempat Pancasila harus terus dijaga dalam proses pengambilan keputusan publik.
"Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi simbol atau jargon, melainkan benar-benar menjadi bintang pemandu yang mengarahkan setiap kebijakan publik dan pemerintahan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu," tandas Putra.
