Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo mengingatkan diizinkannya kembali bioskop beroperasi harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
"Tetapi ingat, bukan berarti bahwa diberikan kelonggaran, diberikan penyesuaian itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya," ujarnya.
Baca: Puan Minta Seluruh Pihak Tetap Waspada dan Tak Lengah
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah harus berkaca pada lonjakan kasus yang terjadi di Amerika. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta agar penggunaan teknologi informasi PeduliLindungi bisa dioptimalkan.
"Silakan tapi dengan cara yang ketat dengan penyesuaian dengan ketat kemudian tetap menggunakan prosedur peduli lindungi," ucapnya.
Selain itu para pelaku usaha bioskop juga diimbau tidak melanggar aturan mengenai kapasitas maksimal yang ditentukan. Kemudian pengawasan dari semua pihak juga penting dilakukan.
"Yang belum divaksin ya nggak boleh nonton," imbaunya.
Baca: Rahmad Minta Telusuri Pasien COVID-19 Yang Nekat Keluyuran
Sebelumnya Pemerintah mengizinkan bioskop beroperasi pada wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 dan Level 2 situasi pandemi Covid-19. Aturan ini diterapkan sejalan dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 14-20 September 2021.
Ketentuan operasional bioskop tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Pengaturan bioskop dapat beroperasi pun sama untuk wilayah Level 3 dan Level 2.
Bioskop wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai. Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk.
