Banjarmasin, Gesuri.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan catatan kritis terhadap Rapor Pendidikan Provinsi Kalsel Tahun 2025 yang baru saja dirilis.
Meski Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kalsel mencapai angka 74,5 dengan status "Tuntas Pratama", sejumlah persoalan krusial dinilai memerlukan intervensi mendesak.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin, memberikan apresiasi tinggi atas capaian literasi peserta didik di tingkat bahasa.
Namun, ia juga memberikan peringatan keras terkait merosotnya kemampuan numerasi dan kondisi keamanan di lingkungan sekolah.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
Bang Dhin mengapresiasi kerja keras para tenaga pendidik yang berhasil mendongkrak kemampuan literasi siswa, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum.
"Capaian literasi peserta didik kita patut diapresiasi. Skor literasi jenjang SMA Umum berada di peringkat atas nasional, masuk dalam 1 hingga 20 persen terbaik se-Indonesia, dan terus meningkat dibanding tahun lalu. Ini bukti kerja keras guru dan satuan pendidikan di Kalimantan Selatan," ujar Bang Dhin.
Namun, keberhasilan ini berbanding terbalik dengan capaian numerasi. Bang Dhin menyayangkan adanya penurunan kemampuan siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Umum pada materi dasar seperti bilangan dan aljabar.
"Yang menjadi catatan kami di Komisi IV, kemampuan numerasi justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Padahal, dua jenjang inilah yang menampung siswa paling banyak di provinsi kita. Jika numerasi tidak segera dibenahi, dampaknya akan sangat terasa pada daya saing lulusan kita, baik di dunia kerja maupun di pendidikan lanjutan," cetusnya.
Hal yang paling disoroti dan dinilai mengkhawatirkan oleh Bang Dhin adalah penurunan tajam pada persentase peserta didik yang merasa aman dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Menyikapi hal tersebut, Bang Dhin menegaskan bahwa Komisi IV akan segera memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban.
"Ini alarm keras bagi kita semua. Komisi IV akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPK) benar-benar aktif di setiap SMA dan SMK, bukan cuma ada di atas kertas. Kami juga mendorong percepatan pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026," tegas politisi tersebut.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
Selain masalah akademis dan keamanan, Bang Dhin juga menggarisbawahi rapuhnya tata kelola guru. Indeks distribusi guru di Kalsel dinilai masih rendah, ditambah dengan minimnya pencatatan keikutsertaan guru serta pengawas sekolah dalam pelatihan berkelanjutan.
"Percuma memiliki kurikulum yang bagus jika gurunya belum merata dan jarang dilatih. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan DPRD dalam pembahasan anggaran mendatang," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen untuk mengawal ketat tindak lanjut Rapor Pendidikan 2025 ini melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fokus utama alokasi anggaran pendidikan ke depan akan diarahkan pada empat prioritas: peningkatan numerasi, keamanan satuan pendidikan, pemerataan distribusi guru, dan penguatan pelatihan tenaga pendidik.
"Rapor ini bukan sekadar angka. Ini adalah cermin kondisi anak-anak kita di sekolah. DPRD tidak akan berhenti hanya dengan membaca laporan, tetapi kami akan turun langsung mengawasi implementasinya di lapangan," pungkas Bang Dhin.
