Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengungkapkan permasalahan infrastruktur masih menjadi hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat di setiap kegiatan reses.
“Paling banyak yang berkaitan dengan sarana, prasarana, infrastruktur perkampungan misalkan pembangunan jalan, saluran air, itu menjadi prioritas atau primadona dalam setiap kami melakukan reses,” ujarnya usai menghadiri reses yang digelar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono di kawasan Asem Jajar, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Selasa (19/10).
Ia mengatakan, kebijakan pembangunan di Kota Surabaya masih akan difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara perbaikan fisik seperti pavingisasi dan saluran tetap dilakukan melalui anggaran kelurahan.
Baca: Deddy Tegaskan Kementerian BUMN Masih Diperlukan
Selain menjaring aspirasi, pihaknya juga melakukan sosialisasi yang menjadi program kebijakan Eri – Armuji, agar berjalan maksimal.
“Kami juga menjelaskan apa yang menjadi program kebijakan Pemkot Surabaya yang itu merupakan program Eri–Armuji yang juga kader PDI Perjuangan. Sehingga di dalam forum reses semacam ini, itu menjadi kesempatan kami untuk menjelaskan kepada masyarakat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.
Adapun program yang disampaikan adalah terkait kenaikan honor RT/RW dan honor ibu-ibu kader kesehatan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan kinerja garda terdepan pelayanan warga.
“Sebelumnya honor untuk RT itu sebesar Rp 550 ribu per bulan naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Ketua RW dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 1.250.000 per bulan. Untuk ketua LPMK dari yang semula Rp 700 ribu menjadi Rp 1,5 juta,” ujarnya.
Baca: Estu: Program Infrastruktur Wajib Libatkan Sumber Daya Lokal
Ia juga menyampaikan kebijakan seragam gratis dan beasiswa bagi pelajar SMA/SMK di Surabaya hingga pemulihan ekonomi setelah Surabaya ditetapkan sebagai Level 1 berdasarkan Imendagri.
“Jika selama ini banyak pelajar SMA/SMK yang mengadu tidak bisa mengikuti ujian atau tidak bisa melamar pekerjaan karena menunggak SPP atau biaya sekolah sehingga ijazahnya ditahan, tahun depan kita harapkan tidak ada lagi siswa yang mengeluhkan hal itu. Juga bagi pelajar MBR yang mengeluhkan terkait seragam sekolah,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Awi ini menegaskan, tugas wakil rakyat adalah mengerjakan apapun yang dikeluhkan masyarakat, maka dari itu pihaknya berharap adanya masukan dan dukungan dari masyarakat atas program yang dilaksanakan di Kota Pahlawan ini.
“Semua ini, kami niatkan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas lagi agar pembangunan dan kebijakan yang ada di Surabaya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
