Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengecam keras ketimpangan alokasi anggaran belanja logistik penanganan bencana di Jawa Timur yang dinilai minim nutrisi dan berpotensi boros anggaran.
Dari total anggaran kebencanaan sebesar Rp41,35 miliar, alokasi untuk mi instan mendominasi hingga Rp17,24 miliar.
Anggaran mi instan yang membengkak tersebut dinilai mengabaikan standar kesehatan pengungsi, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menuntut pemerintah daerah tidak sekadar mengejar kuantitas penyaluran, tetapi wajib menjamin kandungan gizi bantuan pangan bagi korban bencana.
Baca: Kupas Tuntas Kisah Ganjar Pranowo saat Jadi Anggota DPR R
"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," tegas Renny, Minggu (1/11/2026).
Berdasarkan data alokasi logistik kebencanaan Jatim, pos belanja mi instan menyedot anggaran terbesar yakni Rp17,24 miliar. Pos lainnya mencakup pengadaan selimut Rp9,51 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, serta pengadaan 1.901 unit tempat tidur lipat (velbed) yang menyedot Rp5,90 miliar.
Dengan estimasi harga Rp3.000 per bungkus, anggaran Rp17,24 miliar tersebut setara dengan 5,74 juta bungkus mi instan.
Renny mengakui mi instan memiliki keunggulan praktis dan daya simpan lama. Namun, menjadikannya sebagai makanan pokok utama di pengungsian adalah kekeliruan fatal dalam penanganan darurat bencana.
"Korban bencana membutuhkan asupan makanan yang beragam dan bergizi, bukan sekadar makanan yang mengenylangkan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan nutrisi," ujar Renny.
Ia mendesak Pemprov Jatim segera mendiversifikasi bantuan pangan dengan memasukkan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah-buahan, susu, dan air minum layak konsumsi.
Selain menu pangan, Renny mencecar pengadaan 1.901 unit tempat tidur lipat (velbed) bernilai Rp5,90 miliar. Jika dikalkulasi, harga per unit velbed tersebut menyentuh angka sekitar Rp3,1 juta. Pihaknya menuntut transparansi atas rincian harga satuan, spesifikasi kualitas, lokasi penempatan, hingga mekanisme pemeliharaannya.
Ia mengingatkan agar pengawasan anggaran kebencanaan tidak hanya formalitas di atas kertas, tetapi harus diverifikasi secara fisik di lapangan.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Setiap pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk jumlah stok yang tersedia dan wilayah penyalurannya. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan," jelasnya.
DPRD Jatim menyarankan agar skema pengadaan logistik bencana mengutamakan penyerapan produk dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Langkah ini dinilai jauh lebih efisien sekaligus mampu memulihkan perekonomian daerah yang terdampak.
Kendati demikian, pelibatan UMKM lokal tetap wajib memenuhi standar kualitas, kewajaran harga, dan kecepatan penyaluran darurat.
"Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi," pungkas Renny mendesak evaluasi total pengadaan logistik Jatim.
