Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan usulan Golkar agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali dipisah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyadari alasan fokus masyarakat dalam pemilu serentak lebih dominan ke pilpres. Menurut dia, pileg terkesan tenggelam jika digelar serentak dengan pilpres.
Padahal, tak ada coattail effect atau efek ekor jas pilpres terhadap suara partai atau caleg.
"Yang dominan selalu pilpres, yang dibaca rakyat selalu pilpres. Padahal coattail effect-nya juga nggak ada. Kecuali jas presiden aja calonnya, yang pakai jas. Ke partai politik hampir tidak ada," kata di kompleks parlemen, Jumat (25/9).
Di sisi lain, Said menilai pemisahan tersebut juga perlu dipertimbangkan agar masyarakat tak memilih kucing dalam karung untuk para wakil legislatif mereka. Padahal, para calon anggota legislatif telah berjuang keras untuk para calon pilpres.
"Selama ini kesulitan betul kami, karena hampir-hampir caleg, calon legislatif itu setengah mati semuanya karena semua pikiran, tenaga, pikiran semuanya kepada pilpres," katanya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 6 persen lewat RUU Pemilu yang akan dibahas di Komisi II DPR.
Said Abdullah menilai angka 6 persen ideal untuk efektivitas dan penyederhanaan partai politik di parlemen.
"Berangkat dari berbagai pengalaman dari setiap pemilu, 6 persen itu yang paling ideal untuk ukuran untuk kultur kita, kebhinekaannya, kemudian penyederhanaan partai politiknya iya, efektivitasnya pasti," kata Said.
Said bahkan menyebut angka 6 persen akan menjadi usulan resmi setelah RUU Pemilu resmi dibahas bersama pemerintah.
"lya akan jadi usulan resmi PDI Perjuangan 6 persen," imbuhnya.
