Ikuti Kami

Said Sesalkan Banyak UMKM Belum Terkoneksi dengan Bank

Said: Pemerintah, OJK, Bank Indonesia punya kewajiban yang sama untuk terus-menerus mensosialisasikan literasi keuangan.

Said Sesalkan Banyak UMKM Belum Terkoneksi dengan Bank
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah. (Sumber: Istimewa)

Sumenep, Gesuri.id - Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat Indonesia untuk memahami literasi keuangan. 

Menurutnya, masih banyak dari masyarakat, terutama para pelaku UMKM, yang belum berhubungan dengan perbankan.

Baca: Arteria: Pembahasan UU Ciptaker Transparan, Libatkan Pekerja

“Pemerintah, OJK, Bank Indonesia. Semua elemen pada dasarnya, punya kemampuan yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk menerus mensosialisasikan literasi keuangan,” ujar MH Said Abdullah pada acara Webinar Literasi Keuangan yang diselenggarakan STKIP PGRI Sumenep, Sabtu (10/10). 

Politisi senior PDI Perjuangan ini, menguraikan bahwa ada 64, 19 Juta UMKM. 40 juta sudah bersentuhan dengan lembaga perbankan. 20 juta masuk dalam kelembagaan pemerintah. 4, 19 juta tidak bersentuhan dengan perbankan. Tidak bersentuhan dengan kelembagaan pemerintah. Dan sama sekali buta terhadap literasi keuangan. 

“Itu belum menyentuh pada aras masyarakat terbawah kita. Pada 40 persen masyarakat 
terbawah kita. Yang miskin ekstrim. Yang rentan miskin. Dan lain sebagainya. Karena itu, saya mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi literasi keuangan,” jelas legislator Dapil Madura ini. 

Baca: Presiden Jokowi Beberkan Tiga Alasan UU Ciptaker Dibutuhkan 

Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan ini juga menceritakan kesigapan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi Indoensia di tengah pandemi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat kecil. 

“Dari situ juga pemerintah masuk agar masyarakat kita membiasakan diri bersentuhan dengan perbankan kita. Oleh karenanya, baik dalam bantuan BLT, maupun PKH, maupun kartu sembako, maupun bantuan sosial produktif, itu memang lewat perbankan.”

Ketua STIKP Sumenep, Dr. Asmoni, M.Pd., dalam sambutannya di webinar yang terselenggara atas kerjasama OJK, dan Ketua Badan Anggaran DPR RI, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) konsumen maupun masyarakat mampu mengelola keuangan sebaik-baiknya. 

“Sosialisasi Literasi Keuangan ini dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena jumlah produktivitas, jasa, maupun social ekonomi di tengah pandemi covid-19, yang berdampak betul terhadap kondisi perekonomian kita.” Jelas Asmoni. 

Asmoni juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada MH Said Abdullah dan para narasumber dari OJK, serta para peserta webinar. 

Baca: Dewi: SBY & Demokrat Tanggung Jawab Aksi Anarkis Omnibus Law

“Kehadiran Bapak MH Said Abdullah dan Bapak Mulyanto, selaku Direktur PengawasanDirektur Pengawasan LJK 2 dan BI ini menjadi penting, dan momen yang baik untuk memberikan edukasi dalam sosialisasi literasi keuangan ini pada kita semua, baik sebagai pendidik, calon pendidik, maupun warga masyarakat,” urainya. 

Pada webinar yang diikuti oleh berbagai kalangan itu, MH Said Abdullah juga menyerahkan bantuan pada STKIP PGRI Sumenep.

Quote