Surabaya, Gesuri.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mendorong PT PLN (Persero) untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah yang belum terhubung jaringan (off-grid) di Jawa Timur.
Langkah ini dinilai krusial agar keandalan sistem kelistrikan yang ada dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Arif saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta strategi peningkatan pemanfaatan tenaga listrik nasional.
Arif mengapresiasi kondisi sistem pembangkitan dan jaringan transmisi di Jawa Timur yang saat ini berada dalam performa prima.
"Kondisi kelistrikan di Jawa Timur, baik dari sisi pembangkit maupun sistem transmisinya, saat ini dalam kondisi baik dan andal. Ini modal penting untuk menjaga pasokan listrik bagi masyarakat," ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Meski sistem utama dinilai stabil, Arif mengingatkan bahwa masih ada kawasan yang belum menikmati aliran listrik secara optimal. Oleh karena itu, Komisi XII DPR RI mendesak PLN untuk terus menggenjot rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Timur hingga mencapai target 100 persen.
Sebagai solusi konkret bagi daerah yang sulit dijangkau jaringan transmisi utama, legislator asal Daerah Pemilihan Papua Pegunungan ini mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Untuk wilayah off-grid, kami mendorong PLN membangun PLTS komunal dengan sistem penyimpanan baterai. Ini juga sejalan dengan cita-cita Presiden untuk memacu pengembangan PLTS hingga kapasitas 2 gigawatt ke depan," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi nasional hingga akhir 2025 memang telah menyentuh angka 99,92 persen. Namun, kantong-kantong wilayah terpencil dan kepulauan masih membutuhkan terobosan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) karena kendala geografis.
Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pemerataan akses energi ini. Melalui kombinasi penguatan infrastruktur konvensional dan akselerasi energi terbarukan, seluruh masyarakat di wilayah pelosok diharapkan dapat segera menikmati layanan listrik yang andal, berkelanjutan, dan merata.
