Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan menyoroti fenomena kepanikan sejumlah kalangan elite yang mendadak mengaku sebagai korban penyadapan ilegal.
Di tengah pusaran rumor daftar 6.000 nomor yang disadap oleh kelompok Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), para elite yang sebelumnya dikenal dekat dengan LSP kini berbondong-bondong menciptakan jarak dan "cuci tangan".
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara ini menilai, klaim sepihak tersebut tidak serta-merta membersihkan nama seseorang dari dugaan keterlibatan.
"Maka para elite yang mengaku namanya ada dalam daftar 6K tidak perlu buru-buru 'cuci tangan' memosisikan diri sebagai korban, padahal sebelumnya 'akrab' dengan LSP," ujar Sutrisno dalam keterangannya.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Menurut Sutrisno, hingga saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri belum pernah mengumumkan daftar resmi korban penyadapan ilegal. Oleh karena itu, beredarnya kabar burung mengenai daftar 6.000 nomor maupun spekulasi terkait kelompok tertentu tidak bisa dijadikan acuan sah untuk membersihkan reputasi seseorang.
"Meski elite terdapat namanya dalam daftar 6K tersebut, tidak berarti namanya 'clear and clean' dari komplotan LSP. Komplotan LSP dalam memilih dan memilah target yang disadap secara ilegal masih harus dibongkar oleh Bareskrim Polri," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa ketiadaan nama kelompok tertentu dalam daftar liar tersebut tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya aktor intelektual lain di balik operasi senyap ini.
"Termasuk tidak adanya Solo Gank dalam daftar 6K tersebut tidak berarti perancang, sutradara, dan penerima manfaat dari penyadapan ilegal komplotan LSP adalah mereka. Masih terdapat berbagai kemungkinan dari aksi kudeta yang dilakukan komplotan LSP," lanjut Sutrisno.
Melihat penanganan Bareskrim Polri yang dinilai terkesan melambat dan menurunkan tensi, Sutrisno mengkhawatirkan ruang bagi pelaku lain untuk mengaburkan kasus serta menghilangkan barang bukti. Kondisi ini dinilai berisiko melahirkan informasi liar dan hoax yang menggerus kepercayaan publik.
Untuk menjamin objektivitas dan menghindari konflik kepentingan di internal institusi kepolisian, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera turun tangan membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Untuk menghindari 'conflict of interest' dari sesama anggota Polri dalam mengusut tuntas masalah penyadapan ilegal yang dilakukan komplotan LSP, maka sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF)," desak Sutrisno.
Tim independen ini, kata Sutrisno, idealnya melibatkan lintas sektor mulai dari Polri, BIN, BSSN, Komnas HAM, Kejagung, KPK, PPATK, hingga akademisi, NGO, dan ulama. Tugas utamanya adalah membongkar tuntas akar masalah hingga aliran dana.
"TIGPF bekerja untuk mengungkap latar belakang, motif dan tujuan, korban, pemberi perintah, penerima manfaat, serta aliran dana dalam pengadaan peralatan dan dana operasional penyadapan ilegal komplotan LSP," pungkasnya.
