Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah yang demokratis memerlukan check and balances, baik dari parlemen maupun kelompok civil society seperti organisasi kemasyarakat (Ormas), organiasi keagamaan maupun lembaga swadaya masyarakat.
Hal itu dikatakan Maruarar Sirait, menanggapi aksi sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, baru-baru ini.
Maruarar pun menanggapi biasa-biasa saja soal KAMI. Dia menilai itu bagian dari sistem demokratis biasa.
Baca: Dewi: Lengserkan Anies, Deklarasi KAMI Saat Pandemi Fatal!
"Pemerintah kan memerlukan check and balances," kata Ara, demikian Maruarar disapa, Jumat malam (21/8)
Saat ditanya apakah gerakan tersebut memerlukan tandingan dari kelompok pro pemerintah, Maruarar tersenyum santai. Maruarar pun menjawab bahwa Jokowi merupakan seorang pemimpin yang lahir dari proses yang demokratis.
"Santai saja. Jokowi juga santai kok. Biasa saja kok. Dalam negara demokratis, pro dan kontra itu biasa kan," jawab Ara.
Maruarar menilai bahwa suatu pemerintahan kan tak mungkin 100 persen sempurna. Pasti ada kekurangan dan karena itu memerlukan perimbangan kekuasaan. Karena itu pula, kritik dan masukan menjadi hal yang biasa saja demi kepentingan negara dan bangsa.
Namun demikian, Maruarar juga menekankan bahwa selain negara demokratis, Indonesia juga negara hukum. Sehingga kebebasan menyampaikan aspirasi dan pandangan harus benar-benar bertanggungjawab dan benar.
Baca: GMNI Minta KAMI Beri Solusi Konkret, Bukan Gangguan!
"Kalau menyebar hoaks atau fitnah, atau melanggar UU ITE, ya harus dihukum. Kita ini negara hukum sekaligus negara yang demokratis. Ada parameter-parameter yang jelas. Silakan kritik atau kasih masukan, tapi jangan sebar fitnah," tegas Ara.
Maruarar menambahkan bahwa baik pendukung maupun oposan pemerintah haruslah sama sama-sama sportif dan objektif. Pendukung misalnya harus menerima kritik dan masukan dari pihak oposan bila memang masukan tersebut benar adanya. Pun demikian, kelompok oposan juga, selain melancarkan kritik, harus mampu mengapresiasi kebijakan dan kinerja pemerintah yang baik buat rakyat secara terbuka.
"Dan yang paling panting juga perbedaan dalam sikap politik jangan memutus silaturahmi dan persatuan," jelas Ara.
