Ikuti Kami

Solusi Protes PPDB, Bupati Manokwari: Tambah Sekolah & Guru 

Hermus menilai adalah hal wajar pada tua murid melakukan aksi protes terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

Solusi Protes PPDB, Bupati Manokwari: Tambah Sekolah & Guru 
Bupati Manokwari, Hermus Indou (tengah).

Manokwari, Gesuri.id - Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar agar seluruh siswa di semua jenjang bisa tertampung adalah dengan menambah jumlah sekolah maupun guru, dan hal itu harus dipikirkan sejak dini.

Hermus menilai adalah hal wajar pada tua murid melakukan aksi protes terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Dan, lanjutnya, hal inipun juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Persoalannya pun sama, ujarnya, yakni tidak seimbangnya rasio siswa dengan sekolah.

Baca: Zelenskyy Puji Jokowi & Ajak Kerjasama Rekonstruksi Ukraina 

"Saya kira daya tampung semua sekolah kita di Manokwari. Jadi, rasio siswa di tingkat SD, SMP, dan kemudian SMU ini sangat terbatas. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu orang tua murid melakukan demontrasi dan aksi-aksi itu saya kira itu sah saja karena mereka tidak mau anak mereka gagal," kata Hermus, Rabu (29/6).

Bupati Hermus mengatakan pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, sudah harus berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan memadai untuk menampung siswa di semua jenjang pendidikan.

"Saya kira untuk mengantisipasi tahun depan, rasio siswa yang lulus di semua tingkatan ini harus kita hitung. Sebab, akhirnya ketika siswa itu membeludak, daya tampung sekolah juga kecil, banyak anak kita yang tidak bisa tertampung," terangnya.

Sebab, kata dia, tentu pihak sekolah pun akan menerima sesuai daya tampung ruangan dan jumlah meja belajar yang ada.

Baca: Presiden Jokowi Bawa Bantuan Kemanusiaan Bagi Rakyat Ukraina

Selain itu, menurut Hermus, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) guru di Manokwari juga turut menjadi persoalan. "Kita juga harus menambah infrastruktur sekolah yang baik juga merekrut guru sesuai kualifikasi ilmunya," sebutnya.

Ia mengatakan untuk melaksanakan langkah ini tentu dikelola sesuai dengan kewenangan masing masing pemerintah daerah. 
"Kabupaten kita fokus ke SD dan SMP, sedangkan untuk SMU dan SMK menjadi fokus Pemerintah Provinsi Papua Barat," tutur Hermus.

Quote