Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pemerintah harus memastikan pupuk bersubsidi mudah diakses, terjangkau, dan tepat sasaran guna menekan biaya produksi serta menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Menurutnya, kemudahan memperoleh pupuk menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Petani adalah tatanan penyangga negara. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi agar biaya produksi petani bisa ditekan. Salah satunya melalui ketersediaan pupuk yang harus terjangkau, mudah didapat, dan murah,” ujar Sonny Danaparamita dalam Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi hasil kerja sama Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia di Aula Jhon Perum Pancoran Regency, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, dikutip Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso Mulyadi, Asisten Account Executive PT Pupuk Indonesia M. Tito Suharsono, Agronomis Rahmad Hidayat, kelompok tani, serta pemilik kios pupuk.
Sonny menilai, persoalan pupuk bersubsidi tidak hanya menyangkut ketersediaan stok, tetapi juga mekanisme distribusi yang harus berjalan adil, transparan, dan tidak berbelit-belit. Ia meminta pemerintah menyederhanakan birokrasi agar petani tidak mengalami kesulitan memperoleh pupuk, terutama saat musim tanam.
“Pemerintah harus memberikan formulasi agar pupuk bersubsidi bisa terdistribusi secara berkeadilan. Jangan sampai petani justru kesulitan mendapatkan pupuk karena persoalan administrasi dan birokrasi yang berbelit,” tegas Sonny Danaparamita.
Selain persoalan pupuk, Sonny juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan harga gabah di tingkat petani dan harga beras bagi konsumen. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan petani sebagai produsen sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Petani tentu menginginkan harga gabah yang tinggi, sementara masyarakat juga menginginkan harga beras yang murah. Ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, menekan biaya usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani” ungkapnya
Sementara itu, Asisten Account Executive PT Pupuk Indonesia, M. Tito Suharsono, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kelompok tani dan pemilik kios mengenai mekanisme, persyaratan administrasi, serta prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.
Ia menyampaikan bahwa petani wajib terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) serta menunjukkan KTP atau kartu keluarga (KK) asli untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Tito juga mengimbau petani agar membeli pupuk melalui kios atau agen resmi dan menghindari transaksi ilegal melalui marketplace maupun media sosial. Pasalnya, pembelian pupuk melalui jalur tidak resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum dan membuat petani mendapatkan produk palsu.
“Petani harus berhati-hati terhadap penjualan pupuk bersubsidi yang tidak melalui agen resmi. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum, pupuk yang dijual melalui jalur ilegal juga berisiko merupakan pupuk palsu,” ujar Tito.
Narasumber lainnya, Agronomis Rahmad Hidayat, menjelaskan bahwa pemilihan jenis pupuk dan penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik tanah. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi lahan menjadi faktor penting agar pemupukan berlangsung efektif dan produktivitas pertanian meningkat.
“Petani diharapkan mampu mengidentifikasi jenis tanah di lahannya sehingga penggunaan pupuk bisa maksimal. Perawatan tidak cukup hanya pada tanaman, tetapi kondisi tanah juga harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat menghasilkan panen yang maksimal,” terang Rahmad.
Melalui sosialisasi tersebut, Sonny kembali menegaskan bahwa keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kemudahan akses pupuk, kepastian distribusi, dan pengendalian biaya produksi. Dengan demikian, produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dapat meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
