Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Stevano Rizki Andranacus, mendorong Polri untuk memperluas peran Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) agar tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada strategi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) / Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Mabes Polri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025), Stevano memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Polri membentuk Direktorat PPA-PPO.
“Pembentukan Direktorat PPA-PPO adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menanggapi isu perdagangan orang. Sebagai wakil rakyat dari NTT, isu ini sangat dekat dengan hati saya karena NTT merupakan salah satu pusat fenomena TPPO di Indonesia,” ujar Stevano.
Ia menilai, TPPO merupakan persoalan struktural dan sistemik yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Penindakan kasus TPPO di hilir penting dilakukan, namun harus diimbangi dengan langkah strategis di hulu agar permasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Penindakan bisa diserahkan kepada Polda-Polda. Yang lebih penting, Direktorat PPA-PPO harus mengambil posisi strategis, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga pencegahan dan pemberdayaan,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Stevano juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor, seperti Kementerian Sosial, BPS, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja, untuk melakukan pencarian dan penyesuaian lapangan kerja (job searching dan job matching). Sinergi ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat berisiko tinggi serta korban TPPO agar lebih produktif.
Sebagai contoh, ia menyebutkan masih tingginya angka pengangguran di NTT, sementara di daerah lain seperti Kalimantan terdapat kebutuhan besar tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Karena minimnya akses informasi, supply dan demand tenaga kerja tidak bertemu. Polri dengan infrastruktur yang ada bisa berperan sebagai jembatan untuk mengatasi hal ini,” tambahnya.
Selain itu, Stevano mendorong Polri untuk menghadirkan hotline pengaduan khusus TPPO serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, terutama di daerah-daerah tertinggal.
“Saya berharap Direktorat PPA-PPO yang baru ini dapat berperan lebih strategis dengan helicopter view. Penindakan hukum penting, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
