Denpasar, Gesuri.id - Anggota MPR RI, I Wayan Sudirta mengaku siap mendampingi keluhan penyandang disabilitas masih merasa didiskriminasi dalam hal kesempatan untuk memperoleh pendidikan, lowongan bekerja seperti menjadi PNS (pegawai negeri sipil), fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas.
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sudah ada 10 Kementerian yang menangani permasalahan ini, realisasi di lapangan oleh berbagai kementerian sampai pemerintah daerah, belumlah memuaskan.
Merespon para peserta Sudirta memaparkan, bahwa dengan adanya undang-undang ini, penyandang disabilitas ini tidak cukup diperhatikan dengan pola belas kasih, tetapi bahwa mereka juga memiliki hak.
Baca: Bobby Janji Benahi dan Perbaiki Sistem Birokrasi
Berhak mendapat Pendidikan dan tidak boleh didiskriminasi, berhak memperoleh kesempatan untuk mendapat pekerjaan agar bisa hidup mandiri, serta berhak atas fasilitas-fasilitas publik yang harus ramah penyandang disabilitas.
‘’Kalau mendengar aspirasi dan masukan para peserta, termasuk mereka yang secara aktif mendedikasikan waktunya membantu penyandang disabilitas, memang kita perlu mendorong pemerintah daerah serta kementerian yang tugasnya membidangi penyandang disabilitas, agar ada program nyata untuk mereka,’’ ujar Sudirta dalam Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan MPR RI di sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Minggu (15/11)
Kalau sekarang belum sempurna, lanjut Sudirta, kita harus melakukan hal-hal nyata.
Walaupun belum bisa berbuat banyak, katanya, masih dalam paradigma belas kasih, karena itu yang mampu dilakukan.
Baca: Berkat Upaya Ansy, Petani Belu Raih Bantuan UPPO
Sejak tahun 2003, Sudirta bersama organisasi KORdEM Bali yang dibentuk oleh 18 organisasi dan LSM, melakukan bantuan-bantuan charity tersebut. Mereka memperjuangkan pengobatan gratis untuk warga miskin, penderita kulit bersisik, lumpuh layu, termasuk orang struk yang sangat miskin.
Belakangan, sejak duduk sebagai fungsionaris PDI Perjuangan dan Anggota DPR, Sudirta turun juga berama Pengurus Ranting PDIP di desa-desa, membawakan bingkisan beras dan uang saku.
‘’Pola belas kasih memang tidak menyelesaikan permasalahan penyandang disabilitas, tapi sebelum mereka menerima program dari negara, itulah yang dapat kita lakukan,’’ ujar Sudirta.
