Banjarmasin, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin menegaskan, kasus stunting yang terus meningkat dan mendapat sorotan dari Presiden Jokowi harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan
Apalagi kasus stunting di provinsi ini masuk 10 besar terbanyak di Indonesia yang tentunya menambah rekor buruk dalam beberapa aspek.
Baca: Presiden Jokowi Soroti Penanganan Stunting di 10 Provinsi
Syaripuddin, menilai masalah stunting atau kekerdilan harus menjadi fokus pembenahan. Mengingat dampak buruknya di masa depan bagi pertumbuhan generasi muda.
"Saya menyarankan Kalsel membentuk tim percepatan penanganan stunting dengan serius, libatkan banyak pihak, optimalkan serta maksimalkan peran Posyandu yang sudah ada sejak dulu,” tuturnya.
Syaripuddin melanjutkan, pembenahan fasilitas Posyandu bertujuan mengembangkan SDM yang ada. Pembenahan itu mulai dari ketersediaan tenaga medis dan gotong royong masyarakat yang terlibat dalam kegiatan.
Termasuk pula Puskesmas yang menjadi benteng utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang juga harus diperkuat.
Baca: Pencegahan Stunting Bisa Dimulai dari Generasi Milenial
“Bagi saya, asalkan program dan perencanaan jelas maka tidak ada alasan untuk tidak menyiapkan anggaran yang cukup,” tambahnya.
Apalagi, lanjut Syaripuddin, masalah tersebut sudah disentil oleh Presiden Joko Widodo, yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota.
