Ikuti Kami

TB Hasanuddin Dukung Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Panjangnya struktur birokrasi akan berdampak negatif bagi masyarakat. 

TB Hasanuddin Dukung Jokowi Pangkas Jabatan Eselon
Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin sepakat dengan pidato Presiden Jokowi tentang struktur birokrasi yang perlu direstrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. 

Hasanuddin mengatakan, panjangnya struktur birokrasi akan berdampak negatif bagi masyarakat. 

Baca: PDI Perjuangan: Jabatan Menteri Jangan Untuk Pemilu 2024!

“Panjangnya struktur birokrasi akan berakibat lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur 
administratif, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat,” tegas Hasanuddin.

Hasanuddin menyebut pidato Jokowi sangat relevan dan harus menjadi pedoman masyarakat terutama para pembantunya. 

”Pidato ini menarik  dan mencerminkan visi Presiden Jokowi untuk meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat Indonesia,” tegas Purnawirawan TNI itu.


 
 Hasanuddin juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang  diperlukan mengingat Indonesia ke depan akan menghadapi persaingan yang cukup berat di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara.  Sementara  untuk infrastruktur, Indonesia masih memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi.

 “Termasuk juga dapat dimanfaatkan untuk konektivitas sehingga antara produsen dan pasar semakin dekat,” jelas Hasanuddin.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer ini juga menyoroti tentang regulasi terkait lapangan pekerjaan dan investasi.  Hasanuddin  menyebut pentingnya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan kemudahan dalam mengakses informasi lapangan kerja. 

Terkait dengan transformasi ekonomi, mantan pimpinan Komisi 1 DPR RI ini  mengusulkan pentingnya hilirisasi sehingga sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat.

 “Selain itu, rakyat harus dilibatkan dalam proses dari hulu ke hilir agar menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Menjual bahan mentah secara langsung, hanya akan menguntungkan pihak ketiga,” tukas .Hasanuddin.

Baca: Jokowi-Ma’ruf Akan Bawa Indonesia Pimpin Asia-Afrika 

Seperti diketahui, usai dilantik bersama Wakil Presiden K.H Maruf Amin, Jokowi langsung menyampaikan pidato. Ada lima poin yang menjadi fokus prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, antara lain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi terkait lapangan kerja, UMKM, dan investasi, serta penyederhanaan struktur birokrasi.

 Terkait penyederhanaan struktur, Presiden Jokowi menegaskan akan memangkas jabatan eselon di institusi pemerintahan. Mantan Walikota Solo itu menyatakan akan menyederhanakan jabatan eselon hingga 2 level saja.

Quote