Palangkarya, Gesuri.id - Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang, mengingatkan sekaligus mengajak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah agar beradaptasi serta terus mengikuti perubahan yang terus menerus terjadi di Indonesia sekarang ini.
Keberadaan Badan ini sangat penting dan strategis karena berkaitan dengan perencanaan dan penelitian sekaligus pusat data provinsi ini, kata Teras Narang saat melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan di Bappelitbang Kalteng dalam rangka Reses perseorangan di Palangkaraya, Senin (23/12).
Baca: Teras Nilai UU Pemilihan Kepala Daerah Perlu Disempurnakan
"Kalau Bappelitbang Kalteng beradaptasi dan cepat mengikuti perubahan, maka perencanaan pembangunan yang disusun diharapkan akan dapat mengikuti perubahan tersebut," tambahnya.
Selain mengajak cepat dan tanggap mengikuti perubahan, Bappelitbang Kalteng juga diingatkan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebab, Provinsi Kalteng pasti menjadi daerah penyangga Ibu Kota RI tersebut, sehingga diharapkan Bappelitbang perlu segera mengantisipasi untuk membuat penelitian dan perencanaan secara komprehensif.
Pria yang pernah menjabat Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu juga mengharapkan Bappelitbang dapat memberikan data perencanaan dan perkembangan pembangunan yang sudah, sedang serta akan dilakukan provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini.
Dia mengatakan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak terlepas dari perencanaan. Untuk itulah, data perencanaan tersebut sangat diperlukan sebagai dasar DPD RI, khususnya Senator asal Kalteng mengkomunikasikan ke pemerintah pusat.
Baca: Teras Narang Dorong Anggaran Bagi Atlet Disabilitas
"Saya berharap data yang diberikan itu berbentuk tulisan. Dan, harapannya, data tersebut juga mencantumkan perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek Provinsi Kalteng," demikian Teras Narang.
Usai melakukan pertemuan, pihak Bappelitbang Kalteng menyerahkan data perencanaan jangka panjang pembangunan provinsi yang akan dimulai pada 2020. Data tersebut nantinya akan dipelajari dan dipahami Teras Narang untuk landasan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.
