Jakarta, Gesuri.id - Pegiat Pemilu Titi Anggraini mendorong pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Titi, pemisahan tersebut dapat memberikan ruang evaluasi bagi masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan politik nasional sebelum kembali menentukan pilihan dalam Pemilu daerah.
Hal itu disampaikan Titi dalam Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang digelar BSPN Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11).
Titi mengatakan, pemisahan Pemilu nasional dan daerah harus dirancang secara konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Dia berpandangan, desain Pemilu yang terpisah dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengevaluasi kepemimpinan nasional berdasarkan kinerja selama masa pemerintahan.
Dengan demikian, partai politik dan para pemimpin nasional tetap memiliki dorongan untuk menjaga kinerja serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Titi juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem Pemilu legislatif. Dia menyatakan terbuka terhadap penerapan sistem Pemilu campuran atau mixed member system.
Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi jalan tengah antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup.
Titi mencontohkan pengalaman Italia yang mengadopsi sistem Pemilu campuran setelah menghadapi persoalan dalam penerapan sistem proporsional terbuka.
Melalui sistem campuran, masyarakat tetap memiliki kesempatan memilih kandidat secara langsung, sementara partai politik memiliki ruang untuk memperkuat disiplin dan organisasi kepartaian.
"Di satu sisi warga tetap mendapatkan pilihan memilih langsung kandidat, tetapi partai juga tetap bisa mendisiplinkan organisasi," jelasnya.
Titi juga menyoroti pengaturan pencalonan presiden. Dia menilai pengaturan koalisi partai politik perlu memiliki batas atas agar konfigurasi politik tidak terkonsentrasi pada koalisi yang terlalu besar.
Dia mengusulkan batas koalisi sebesar 40 hingga 50 persen yang dihitung berdasarkan jumlah partai politik peserta Pemilu, bukan berdasarkan perolehan kursi parlemen maupun suara.
Selain itu, Titi menyampaikan sejumlah catatan mengenai pengaturan ambang batas parlemen dan desain kursi nasional sebagai kursi kompensasi dengan daftar tertutup.
Dia menegaskan, seluruh pilihan kebijakan dalam RUU Pemilu harus diuji berdasarkan tiga ukuran utama.
Pertama, kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, kemampuannya menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024. Ketiga, proses pembahasannya harus terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
Menurut Titi, RUU Pemilu tidak boleh hanya menjadi perubahan teknis sejumlah ketentuan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi dan memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan konstitusional.

















































































