Jakarta, Gesuri.id - Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling ideal memimpin Indonesia pasca Jokowi.
Karena mereka sama-sama punya pengalaman di Pemerintahan, sehingga tahu betul apa yang menjadi prioritas dan apa yang dikeluhkan selama ini.
“Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dinilai memiliki keberanian dan nyali untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Hal itu telah mereka buktikan saat Ganjar duduk sebagai anggota DPR RI dua periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode,” tegas Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Keduanya, menurut dia, merupakan sosok yang bebas dari KKN dan karena itu tidak perlu diragukan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Pak Mahfud meskipun berasal dari Madura, akan tetapi gaya kepemimpinannya mewakili watak Orang Timur yang berani dan blak-blakan.
"Pokonya di tangan Ganjar-Mahfud Indonesia bisa mewujudkan prinsip negara hukum, karena selama ini soal keadilan sosial merupakan aspek paling sulit bahkan gagal total diwujudkan oleh Pemerintah termasuk oleh Jokowi,” bebernya.
“Keduanya adalah sosok yang sama sekali tidak berkompromi sedikitpun dengan praktik-praktik yang mencederai penegakan hukum di Indonesia,” imbuhnya.
Dia menyebut beberapa contoh gebrakan yang dilakukan Mahfud MD, seperti membongkar kasus kejahatan Ferdy Sambo, membongkar kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mengungkap kasus di Dirjen Pajak yang melibatkan Rafael Alun dalam kasus Safe Deposit Box.
Beberapa kasus yang disebutkan di atas, masih ujar dia, sudah cukup menjadi dasar bagi kita untuk berharap bahwa pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud, merupakan paket lengkap untuk menjadi nahkoda bangsa ini dalam lima tahun ke depan.
“Di tengah maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam praktik penyelenggaraan negara, Ganjar-Mahfud menjadi sosok yang menjadi jaminan dalam upaya menurunkan indeks korupsi di negara ini,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indoensia 2023 turun dari tahun sebelumnya. Hal ini, diungkapka Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mencapai 34 persen pada 2023, atau turun 4 poin dari tahun 2022, yang mencapai 38 persen.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Indeks persepsi korupsi kita dari 38 persen turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 persen pada tahun ini”, kata Mahfud, ujar Mahfud MD saat dialog kebangsaan di Kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mei lalu.
Untuk membasmi korupsi, pasangan Ganjar-Mahfud dalam kampanye Pilpres yang sudah dimulai 28 November lalu, bertekad akan mendukung pertumbuhan tekonologi informasi dan penguatan lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejaksaan. Semua hal itu dimaksudkan untuk mengamankan aset negara dari tangan para koruptor. Ganjar-Mahfud berjanji akan fokus pada tiga aspek utama yaitu penguatan regulasi, pembenahan sistem dan aktor.
Keduanya bertekad akan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan lua biasa seperti korupsi, bandar narkoba, terorisme, pelaku kekerasan seksual, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
