Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina, menegaskan penerapan sistem parkir nontunai atau cashless merupakan keniscayaan bagi daerah yang ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan praktik liar di lapangan.
Menurutnya, perubahan sistem parkir saat ini bukan hanya menyangkut soal pengelolaan lahan, tetapi sudah menjadi persoalan sistemik yang membutuhkan penataan berbasis teknologi.
“Parkir bukan lagi soal lahan, tapi soal sistem. Kita butuh ekosistem yang tertib dan tersistem. Cashless adalah jawabannya,” kata Wa Ode Herlina, dikutip pada Rabu (30/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tren percepatan digitalisasi sistem parkir di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari agenda nasional membangun ekosistem smart city.
Salah satu pelopor utama dalam implementasi sistem ini adalah PT MSM Parking Group, perusahaan teknologi parkir yang telah menangani sejumlah proyek strategis di wilayah seperti Kepulauan Riau dan Jawa Barat.
Sistem digital parking yang diterapkan mencakup penggunaan QRIS, RFID, aplikasi mobile, hingga teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang memungkinkan transaksi parkir dilakukan secara otomatis dan tercatat secara real-time dalam sistem digital yang terintegrasi.
Inovasi ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran retribusi, dan mendongkrak PAD secara signifikan.
Menurut Direktur Operasional PT MSM Parking Group, Andri Budiman, penerapan sistem parkir digital bukan semata bentuk modernisasi, tetapi lebih dari itu merupakan upaya memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah.
“Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemungutan retribusi parkir yang selama ini dikuasai oknum di lapangan, itu yang ingin kami perbaiki,” jelas Andri.
Salah satu contoh sukses penerapan sistem ini adalah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. PT MSM Parking Group bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan institusi lokal untuk mengubah titik-titik parkir liar menjadi sistem digital berbasis transaksi nontunai.
Hasilnya, pendapatan daerah yang sebelumnya hanya sekitar Rp20 juta per bulan diproyeksikan melonjak hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pemerintah daerah lainnya juga telah menyatakan komitmen penuh dalam mengadopsi sistem parkir nontunai sebagai bagian dari reformasi layanan publik dan transformasi digital daerah.
