Purworejo, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Wibowo Prasetyo, menegaskan bahwa lonjakan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak semestinya langsung dibebankan kepada jemaah.
Pemerintah dan pihak terkait dituntut menyisir seluruh potensi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Wibowo dalam kegiatan Diseminasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Kabupaten Purworejo, Sabtu (8/8/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Acara ini turut menghadirkan Anggota Komite Investasi dan Penempatan Pengelola Keuangan Haji Reza Syam Pratama serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purworejo H. Herman.
Wibowo mengakui, tantangan pembiayaan haji kian kompleks akibat fluktuasi harga akomodasi, transportasi, konsumsi di Arab Saudi, hingga dinamika nilai tukar mata uang.
Namun, ia menekankan bahwa menaikkan setoran Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) bukanlah satu-satunya jalan keluar.
“Kita memahami ada banyak komponen biaya yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Tetapi ketika biaya meningkat, jawabannya tidak boleh selalu menaikkan beban yang harus dibayar jemaah. Harus dicari dulu ruang efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Terkait munculnya wacana skema komposisi baru di mana 60 persen dibiayai nilai manfaat dan 40 persen ditanggung jemaah Wibowo meminta agar opsi tersebut dikaji secara mendalam dan transparan.
Baca: Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Bentuk Pansus Evaluasi
Menurutnya, optimalisasi nilai manfaat harus tetap menjaga kesehatan serta keberlanjutan keuangan haji bagi jutaan calon jemaah dalam antrean.
"Kalau nilai manfaat bisa dioptimalkan sehingga beban jemaah lebih ringan, tentu kita menyambut baik. Tetapi hitungannya harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang terasa ringan sekarang justru menimbulkan persoalan bagi calon jemaah pada masa mendatang,” pungkasnya.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi setiap opsi perubahan struktur biaya agar kebijakan yang dikeluarkan tetap berpihak pada kepentingan jemaah.
