Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Pengkajian MPR, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, menegaskan pentingnya pengkajian ulang konsep kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila.
Menurutnya, empat kali perubahan UUD 1945 memunculkan kebutuhan untuk menilai kembali kualitas demokrasi Indonesia hari ini.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
“Kami sudah mengumpulkan banyak pandangan dari berbagai daerah. Relevansi Pancasila, terutama sila kedua dan keempat, harus terus ditafsirkan dalam konteks zaman. Kedaulatan rakyat bukan sekadar slogan, tetapi nilai yang harus benar-benar hadir dalam praktik bernegara,” ujar Yasonna.
Ia menyoroti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilihan kepala daerah yang kembali membuka perdebatan mengenai pemilihan langsung dan representasi demokratis.
“Semua ini perlu kita cermati dalam kerangka demokrasi Pancasila. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi berjalan tanpa arah filosofis,” tambahnya.
Yasonna juga mengungkap bahwa ia baru menerima buku kajian perubahan UUD 1945 karya Prof. Jimly Asshiddiqie dari Dr. Ahmad Basarah. Menurutnya, kajian semacam itu menjadi landasan penting bagi penguatan fungsi Badan Pengkajian MPR.
Baca: Gerakan Menanam Pohon Harus Jadi Kesadaran Kolektif Bangsa
Sementara itu, akademisi Airlangga Pribadi mengingatkan bahwa etika politik Indonesia sejak masa BPUPKI didasarkan pada etika kerakyatan, bukan etika aristokratik. Etika tersebut disusun untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.
“Ini menjadi relevan karena demokrasi kontemporer sering diwarnai gejala oligarki. Kita perlu mengembalikan politik kepada rakyat melalui etika yang inklusif,” tegasnya.
