Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarak, bersuara perihal munculnya edaran pernyataan terkait MBG tersebut.
Ia menilai permintaan dalam surat itu bisa ditafsirkan sebuah bentuk intimidasi.
"Kami sudah monitor soal itu (blangko edaran). Saya minta agar kepala sekolah melaporkan segala bentuk intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan BGN, SPPG atau bahkan pihak dapur MBG yang meminta persetujuan seperti itu," tegas Zulham, kepada TIMES Indonesia, Kamis (9/10).
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Terkait permintaan MBG itu, kata Zulham, ia juga sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi beredarnya dokumen itu di sejumlah sekolah.
Ditambahkan, pihaknya juga sudah meningatkan berkali-kali bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang harus zero incident. Baca juga: BGN Pastikan Sanksi Hukum bagi Pegawai SPPG yang Korupsi
"Artinya SOP harus ketat dan dipenuhi 66 SPPG yang sekarang sudah beroperasi di sini. Karena keselamatan dan kesehatan anak didik harus menjadi pertimbangan lebih utama dibanding (kepentingan) apapun," tegas Zulham.
Kalau di Kabupaten Malang ada temuan upaya intimidasi oleh oknum siapapun terkait MBG, kami siap menerima pengaduan dan akan kami tindak tegas. Karena ini program pemerintah yang harus dijalankan sebaik mungkin, bukan dengan paksaan dan tekanan kepada penerima manfaat.
Bahkan, menurutnya Komisi IV sudah menerima laporan di awal bulan lalu, tentang adanya beberapa siswa yang sempat mengeluhkan gejala mual dan sakit perut di sejumlah puskesmas.
Akan tetapi, setelah dilakukan pengecekan di lapangan tidak mudah mengidentifikasi penyebabnya,.karena jumlahnya tidak signifkkan. Bisa jadi, dugaan penyebabnya dikarenakan alergi makanan dan semacamnya.
"Kalau ada temuan upaya intimidasi oleh oknum siapapun terkait MBG, kami siap menerima pengaduan dan akan kami tindak tegas. Karena ini program pemerintah yang harus dijalankan sebaik mungkin, bukan dengan paksaan dan tekanan kepada penerima manfaat," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Disinggung soal adanya inspeksi dapur SPPG oleh Dinas Kesehatan, Zulham meminta dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Termasuk, harus ada sertifikat terkait sanitasi dan proses pengolahan bahan makanan harus dipunyai setiap SPPG
Seperti diketahui Surat edaran terkait program makan bergizi gratis (MBG) membuat geger sejumlah pihak di Kabupaten Malang.
Dalam blangko isian surat pernyataan yang ditujukan kepada wali murid sekolah/madrasah, disebutkan redaksi kalimat yang sulit diterima nalar.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Blangko surat pernyataan yang diduga sudah menyebar kepada wali murid tersebut, berisi pemberitahuan rencana pemberian MBG dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, selama Oktober 2025 sampai April 2026.
Blangko surat pernyataan ini meminta persetujuan wali murid,, untuk memilih mengizinkan/tidak mengizinkan siswa menerima MBG.
Akan tetapi, yang membuat publik geger, dalam klausul surat pernyataan ini tercantum kalimat yang berbunyi "Apabila terjadi kejadian luar biasa, maka Saya bersedia untuk merahasiakan untuk selanjutnya mencari penyelesaian/solusi terbaik... ".
Kericuhan ini menyusul kejadian banyak murid mengalami keracunan MBG di beberapa daerah. Sehingga, kata kejadian luar biasa yang dimaksud bisa dipersepsi seperti kejadian serupa.
