Jakarta, Gesuri.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan ada beberapa hoaks alias berita bohong yang dipakai secara berulang kali untuk menyerang pasangan calon (paslon) Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma'ruf Amin. Secara tegas, TKN melansir adanya enam hoaks yang terus diulang atau paling sering digunakan menyerang paslon nomor urut 01 ini yang diungkapan pada Konferensi Pers Gerakan Menangkal Fitnah di Media Center TKN, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/1).
Baca: TKN Jokowi-Ma'ruf Ikuti 'Aturan Main' Format Debat KPU
Keenam hoaks itu adalah hoaks PKI atau komunis, hoaks kriminalisasi ulama, hoaks tenaga kerja asing (TKA) China, hoaks utang luar negeri, hoaks pengangguran dan barang mahal serta hoaks penyelenggaraan Pemilu.
Menanggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan hoaks-hoaks itu dibuat dan disebarkan oleh kelompok-kelompok yang menyadur 'gaya Suriah'.
"Mereka adalah eks HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) puritan, yang terus menebar hoaks serta ujaran kebencian untuk memecah belah bangsa," ujar Aria.
Aria menambahkan, pergerakan mereka menggunakan isu-isu primordial sekaligus menebar kebohongan dan kebodohan tanpa henti. Semua itu mereka lakukan agar kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) bisa mereka menangkan.
"Para anggota HTI yang kecewa karena dibubarkan sekarang terus berusaha keras untuk menguasai Pilpres, karena kalau di Pilpres ini jagoannya kalah, mereka tak akan bisa bangkit lagi. Maka mereka terus berupaya bangkit dengan 'membonceng' Paslon nomor urut 02," ungkap Aria.
Baca: Erick Thohir Akan Koordinasi Posisi Yenny Wahid di TKN
Oleh sebab itu, lanjut Aria, PDI Perjuangan terus merapatkan barisan di semua tingkatan untuk menghadapi Pemilu 2019. Sebab, bagi PDI Perjuangan, Pemilu kali ini bukan hanya persoalan menang atau kalah, tapi juga pertarungan ideologi.
"PDI Perjuangan terus merapatkan barisan di tingkat kota/kabupaten dan provinsi untuk menghadapi Pemilu. Karena bagi kami, Pilpres ini adalah sebuah pertaruhan untuk menjaga NKRI dan Pancasila dari kelompok-kelompok anti Pancasila," ujar Aria.
