Palembang, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel), menargetkan perolehan suara minimal 15 kursi dari suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita menargetkan 15 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Selatan yang 10 diantaranya menjadi Ketua DPRD di kabupaten/kota,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramandha Nazaputra Kiemas.
Dikatakan Giri, dari 17 kabupaten/kota Sumsel PDI Perjuangan menargetkan untuk memiliki pimpinan dewan dari tiap kabupaten/kota dengan harapan, 10 diantaranya ketua DPRD termasuk kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati.
Baca: Gus Nabil Kutuk Keras Penyataan Andi Arief!
“Saat ini ada lima kabupaten kota yang tidak mempunyai pimpinan dewan,” ungkap Giri.
Dalam hal ini Giri juga menargetkan Pemilu di mulai pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 102 ribu anggota PDI Perjuangan sudah solid dan terbentuk.
“Sekarang baru terdapat 82 ribu orang dan 20 ribu lagi untuk mencapai itu,” terangnya.
Pihaknya meyakini bahwa infrastruktur partai yang bagus, baik dan solid adalah kunci, maka sampai saat ini pihaknya terus merapikan barisan PDI Perjuangan berbagai di tingkatan.
Giri menerangkan untuk berpartisipasi dalam pemilu pihaknya harus melengkapi administrasi kepartaian, verifikasi dan mengikuti serangkaian aturan-aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilu.
“Alhamdulillah PDI Perjuangan di Sumsel tidak ada kendala semua persyaratan verifikasi administrasi sesuai ketentuan KPU,” tuturnya.
Kendati demikian dalam hal ini pihaknya mendapati suatu partai yang tidak ada pengurusnya namun ganda dengan pengurus PDI Perjuangan, ketika diklarifikasi pengurus PDI Perjuangan tersebut tidak pernah memberikan identitas ke partai lain.
Baca: Puan: PDI Perjuangan Siap Usung Kader Sendiri di Pilpres
“Setelah dikonfirmasi pengurus tersebut tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pada partai lain dan urusan tersebut sekarang telah clear up semua,” paparnya.
Ketika ditanyai terkait fenomena lompat pagar Giri mengatakan fenomena tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian hati dengan apa yang dijalani atau ada keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan partai.
“Ini manusiawi dan hak masing-masing orang yang mempunyai keyakinan soal hati nurani dan kepentingan,” tukasnya.
Pihaknya terbuka asal ketika telah masuk mau mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan di partai dan akan ada bimbingan kader agar tidak culture shock.
