Jakarta, Gesuri.id - Ganjarian Spartan menolak segala bentuk manipulasi politik untuk mengupayakan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Partai-partai diminta bisa menjaga demokrasi.
Komandan Ganjarian Spartan Teritorial Jatim, Agus Hadi Santoso melihat ada upaya menunggalkan calon di sejumlah pemilihan kepala daerah dengan memborong rekomendasi partai untuk menyingkirkan PDI Perjuangan.
“Walaupun calon tersebut elektabilitasnya kecil, dipaksakan dengan cara memborong rekomendasi partai dan meninggalkan PDI Perjuangan,” katanya, Selasa (13/8/2024).
Agus melihat, dalam pola calon tunggal ini, PDI Perjuangan disingkirkan saat tidak bisa mencalonkan sendiri karena tak memiliki kecukupan syarat jumlah kursi minimal. Situasi berbeda saat PDI Perjuangan memiliki jumlah kursi yang memenuhi syarat mengajukan calon sendiri. Ada kecenderungan partai-partai justru merapat untuk mendukung calon PDI Perjuangan sehingga tak ada calon lain.
Apapun itu, Agus tidak sepakat dengan calon tunggal. Ia menyerukan partai-partai untuk berani mencalonkan kepala daerah sendiri baik dengan berkoalisi maupun sendirian, agar masyarakat memiliki opsi kandidat untuk dipilih.
“Sangat disayangkan kalau partai-partai membuat skenario calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada,” katanya.
Dengan adanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal dua pasang, rakyat memiliki pilihan.
“Tidak semua masyarakat pemilih senang dengan satu orang. Nah, pintu ini jangan ditutup dengan cara memborong partai. Ini dimainkan elite partai di pusat, sementara elite politik di daerah tidak berdaya. Padahal persoalan di daerah tidak sama dengan di pusat,” kata Agus.
Agus mengingatkan partai adalah pilar demokrasi di Indonesia. “Jangan melakukan cara-cara seperti ini agar demokrasi tidak runtuh. Pilkada adalah pertarungan bebas, bukan pertarungan kertas,” katanya.
Agus mengaku khawatir dengan situasi dalam Pemilihan Gubernur Jatim dan beberapa pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, termasuk di Jember, saat ini.
“Dalam pilgub, tinggal PDI Perjuangan dan PKB yang bisa berkoalisi. Ketika PKB ikut arus Koalisi Indonesia Maju Plus yang mencalonkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, maka akan ada kotak kosong,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di Jember. Saat ini dari delapan partai pemilik kursi DPRD Jember, praktis tinggal PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan yang belum menerbitkan surat rekomendasi untuk politisi Gerindra Muhammad Fawait dalam pemilihan kepala daerah. Golkar belum menyerahkan rekomendasi langsung ke Fawait, namun di media sosial sudah beredar foto surat rekomendasi untuknya.
Agus menyadari tidak mudah menjaga demokrasi berjalan normal, di tengah iming-iming kursi menteri dan jabatan di pemerintahan maupun tekanan kasus hukum. Namun ia meminta elite partai untuk memperhatikan juga suara masyarakat, terutama pendukung, kader, dan simpatisan.
“Mereka sebetulnya tidak setuju dengan langkah-langkah elite partai di pusat. Elite tidak memikirkan situasi di bawah. Bukan tidak mungkin kala ada fenomena seperti ini (calon tunggal, red), mereka yang di level grass root tidak akan mematuhi rekomendasi itu,” pungkasnya.
