Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengapresiasi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 atau harga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Gus Falah menegaskan, penetapan tarif listrik memang harus diatur oleh pemerintah. Dan daya beli rakyat yang menjadi pertimbangan utamanya.
BaCa: Memaknai 34 Menit Ganjar Pranowo dan Najwa Shihab
"Penentuan tarif listrik jangan ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, sebab mekanisme pasar tak kenal 'kasihan' pada rakyat," ujar Gus Falah, Jumat (15/3).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap beberapa parameter, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Gus Falah pun menyatakan, beberapa acuan tersebut, seperti kurs dan Indonesian Crude Price (ICP) memang ditentukan kekuatan pasar.
BaCa: Utilisasi Infrastruktur Jokowi, Lompatan Ekonomi Ala Ganjar Pranowo
Namun, sambungnya, dalam konteks tertentu seharusnya daya beli rakyat menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan tarif listrik.
"Sebagaimana saat ini, daya beli rakyat yang tergerus akibat kenaikan harga pangan memang harus dijadikan faktor utama dalam mempertimbangkan naik atau tidaknya tarif listrik," papar Gus Falah.
"Dan keputusan Kementerian ESDM untuk tidak menaikkan tarif listrik sudah tepat, karena rakyat memang sedang terhimpit oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup," sambung Anggota DPR Dapil Jatim X itu.
