Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan ada 14 daerah dimana partai itu absen dalam Pilkada 2020 tahun ini.
Hasto meluruskan, saat ini tepatnya PDI Perjuangan absen di 8 daerah.
"Tepatnya, itu kita hanya absen di 8 daerah," kata Hasto, menjawab wartawan saat sesi tanya jawab seusai pembukaan Sekolah Partai untuk para calon kepala daerah gelombang ketiga, secara virtual, Minggu (13/9).
Baca: PDI Perjuangan Siapkan Protokol Covid Untuk Kampanye Pilkada
Dijelaskan Hasto, delapan daerah itu adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.
Hasto menuturkan, absenya PDI Perjuangan di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa. Dan untuk tiap daerah, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi.
Semisal di Kota Cilegon, Banten, PDI Perjuangan memiliki hanya 4 kursi DPRD dan tak bisa mengusung calon sendiri. Begitupun saat berusaha membangun kerja sama dengan parpol lain, PDI Perjuangan belum memenuhi syarat. Justru hal ini membuktikan bahwa sudah tepat aturan yang ada soal syarat kursi DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.
"Kota Cilegon, ya karena realitas politik seperti itu, PDI Perjuangan menerima. Yang penting proses konsolidasi terus berjalan," katanya.
Baca: Hasto Tekankan Cakada Harus Siap Jabarkan Visi Misi Jokowi
Di Poso, PDI Perjuangan juga hanya memiliki 3 kursi DPRD, dan kasusnya hampir sama seperti Cilegon. Namun dipastikan Hasto, pada saatnya nanti, PDI Perjuangan akan menyerahkan dukungan kepada pasangan calon yang paling memiliki karakter ideologi Pancasila.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan PDI Perjuangan akan terus memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi. Sebab kalaupun kali ini tak bisa mengusung calon sendiri, lima tahun depan kondisi bisa berubah.
"PDI Perjuangan menang ya lima tahun. Kita gunakan kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalah juga lima tahun. Kalau kalah, kita perbaiki dengan konsolidasi. Jadi, itu hal biasa," ujarnya.
Intinya, Hasto mengatakan PDI Perjuangan menaati konstitusi yang ada menyangkut pilkada serentak. Sekaligus bersandar juga pada realitas politik yang ada.
"Jadi, memang secara konstitusi, karena tidak punya kursi, kita tidak maju. Caranya bagaimana? Partai bekerja keras supaya nanti ke depan kita punya kursi. Jadi, pemilukada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial," sebutnya.
Pilkada serentak tahun 2020 ini dijadwalkan akan digelar 9 desember mendatang. Masa pendaftaran sudah dilalui yaitu 4-6 September 2020. Selanjutnya akan dilakukan penetapan calon pada 23 September mendatang.
