Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sangat terkejut dengan pernyataan politikus elite Partai NasDem, Zulfan Lindan bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Jokowi.
Baca: Tak Campuri Nasdem Capreskan Anies, Hasto: Hanya soal Etika
Hal itu, lanjut Hasto, membuktikan bahwa Partai NasDem memiliki persoalan etika politik yang serius.
“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai NasDem melalui Pak Zulfan Lindan, bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” ucap Sekjen Hasto dalam keterangannya dikutip dari kompasTV, Rabu (12/10).
Hasto menjelaskan makna antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo.
“Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan, dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis,” kata Hasto.
“Bukankah dukungan NasDem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader NasDem. Kecuali, NasDem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies,” ungkapnya lagi.
Hasto menegaskan bagi PDI Perjuangan, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik.
Politikus elite Partai NasDem, Zulfan Lindan.
“Lalu dimana tanggung jawab etika politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai NasDem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” tanya Hasto.
“Apakah dukungan NasDem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?,” sambung Hasto.
Untuk itu, Hasto menilai dari gambaran posisi NasDem yang menyatakan Anies sebagai antitesa Jokowi tentu berpeluang memunculkan persoalan di kabinet.
Maka PDI Perjuangan, lanjutnya, mempertanyakan, bagaimana hal-hal strategis dan fundamental dapat dibahas dengan menteri dari partao Nasdem jika sudah memposisikan Jokowi sebagai antitesisnya.
Baca: Sekjen Hasto: Capres PDI Perjuangan Diumumkan Juni 2023
“Problematika juga muncul, ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menter yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit,” ujar Hasto.
“Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan,” pungkasnya.
